Tapos | jurnaldepok.id
Meski mengaku siap secara financial (keuangan) untuk maju di Pilkada Depok, 9 Desember 2020 mendatang, namun bakal calon wali kota Depok, Mohammad Idris menyebut pencalonannya tanpa ada mahar politik.
“Wajar jika ada cost politik dalam pilkada. Misalnya saya diusung empat partai atau lebih, partai teman-teman kan punya prajurit yang di lapangan membutuhkan ongkos, kan enggak bisa menggunakan ongkos sendiri,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, kemarin.
Ongkos operasional itu, sambungnya, perlu dibicarakan bersama-sama bukan untuk ketua partai, tapi teman-teman partai yang berada di akar rumput.
“Wajar jika seorang bakal calon mengeluarkan cost operasional. Itu bisa dihitunglah, misalnya untuk saksi di TPS kan perlu dicari duitnya. Sama-sama, bukan calon wali kota nya saja, tapi calon wakil nya juga harus mikirin,” paparnya.
Begitu juga, lanjutnya, partai pengusung juga harus siap untuk dana operasional pada saat pilkada nanti.
“Harus siap (secara financial,red). Jumlahnya nanti, kan belum tahu siapa wakil saya nya. Kalau tiba-tiba ada calon wakil saya yang akan mengcover semua, kan itu bagus,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini dirinya telah diusung oleh empat partai politik yang diklaimnya tidak meminta mahar politik.
“Tidak ada istilah mahar, namun menyangkut kepentingan tadi pasti adalah. Misalnya mereka ingin bergabung menyamakan visi misi partai mereka diusung dan dibela habis oleh si calon, itu yang mereka inginkan,” terangnya.
Idris juga menyampaikan ribuan terimakasih kepada empat partai yakni PKS, PAN, Demokrat dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Tertata Adil Sejahtera (TAS) yang telah sepakat untuk mengusung dirinya kembali di pilkada nnati.
“Saya ucapkan ribuan terimakasih kepada teman-teman PPP, PAN, Demokrat dan PKS yang begitu mempercayakan saya dalam sebuah amanat besar untuk mencalonkan kembali sebagai bakal calon wali kota Depok, terima kasih apresiasinya,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
