Beji | jurnaldepok.id
Beberapa figur bakal calon Wali Kota Depok di Pilkada 2020 belum ada yang memiliki visi dan misi tentang masalah lingkungan. Para bacalon dinilai hanya membawa isu dibidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, transportasi dan bidang lainnya.
hal itulah yang dikatakan oleh Relawan dari Tim Akar Rumput, Suryadi Boges kepada wartawan saat melakukan penghijauan di kawasan Situ Pladen Beji, Kamis (13/2).
Ia mengatakan, beberapa figur bakal calon walikota yang telah bersosialisasi melalui spanduk dan bilboard di wilayah Depok belum menyentuh pada issue lingkungan hidup.
“Kami lihat spanduk para bacalon walikota yang sudah terpasang belum ada yang membawa program lingkungan hidup di Kota Depok. Isu lingkungan kalah bersaing dengan isu pembangunan daerah, pelayanan masyarakat dan birokrasi, pemberdayaan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, kemarin.
Padahal, kata dia, pembangunan yang berkelanjutan tidak lepas dari daya dukung lingkungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang benar. Selain itu, isu lingkungan juga menjadi bagian dari kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.
“Dapat dilihat bagaimana pengelolaan lingkungan yang buruk berdampak pada bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, krisis air bersih, dan masih banyak lagi,” terangnya.
Dia mengatakan, sangat penting melihat bagaimana komitmen para calon kepala daerah dalam mengelola lingkungan. Komitmen ini dapat dilihat dari visi dan misi yang diusung dalam kampanye mereka.
Calon kepala daerah, sambungnya, yang berjanji mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau bersedia menyelesaikan permasalahan lingkungan yang sudah ada, tentu lebih serius dibanding yang tidak mencantumkannya secara eksplisit.
“Ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dukungan DPRD dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup, yang dijalankan oleh para bakal calon kepala daerah,” katanya.
lebih lanjut ia mengatakan, Kota Depok tengah menghadapi isu utama lingkungan hidup, yaitu keberadaan lahan kritis di hulu sungai, pengelolaan sampah yang belum optimal, minimnya ruang terbuka hijau serta penanganan situ.
Dari itu ia berharap agar bakal calon juga dapat memperhatikan proses alih fungsi lahan, dan meminta kepada pemerintah agar alih fungsi yang terjadi tidak merusak daya dukung lingkungan hidup, serta mendorong upaya penanaman hutan, khususnya lahan kritis.
“Kami mendorong percepatan RTRW Kota Depok dalam Perda 27/2016, untuk mencegah alih fungsi lahan yang mengganggu lingkungan. Mengutarakan pentingnya sistem yang memadai untuk mendukung komitmen kepala daerah dalam menjalankan program pengelolaan lingkungan hidup,” jelasnya.
Keberhasilan Pilkada 2020 tentu diharapkan dapat melahirkan kepimpinan baru yang lebih berpihak pada isue lingkungan hidup di Kota Depok. n Aji Hendro
