Awas! Serangan Fajar, Pemberi dan Penerima Sama-sama Bisa Masuk Neraka

159
Wali Kota Depok saat memimpin Apel Gabungan persiapan Pemilu 2024.

Sawangan | jurnaldepok.id
Wali Kota Depok, Mohammad Idris telah menginstruksikan jajarannya untuk menebar spanduk ajakan untuk menolak segala bentuk politik uang (money politic).

“Dari pemerintah kami telah menyebar spanduk-spanduk untuk menolak money politik dan kecurangan. Spanduk kami sebar di setiap kelurahan lima spanduk, di kecamatan juga begitu,” ujar Idris kepada Jurnal Depok.

Idris berharap, masyarakat Depok dapat membantu menyebarkan informasi itu ke tempat-tempat rawan akan terjadi hal tersebut.

“Dalam survei kami 20 persen dari pemilih di DPT masih menunggu di akhir jelang masa pencoblosan, ini nunggu duit. Siapa yang mengasih duit lebih banyak mereka akan pilih, itu berdasarkan survei,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa politik uang diharamkan oleh agama. Bahkan, kata dia, dalam sebuah hadist ada yang sangat keras menyebutkan sampai mereka diancam tidak akan dibersihkan dosa dan kesalahannya.

“Mereka akan masuk neraka jika dia membayar pemimpin dan memilih karena duit. Itu jelas hadist riwayat Bukhori. Tapi kadang ada yang ngakalin hadist ini, kami ambil duitnya tapi tidak memilih orang yang menyogoknya,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri memberikan sejumlah arahan kepada Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Desk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada).

Pertama, dirinya meminta agar tim ini terus memantau kesiapan dan proses pelaksanaan pemilu.

“Untuk sosialisasi yang pertama ini kita membahas hal-hal berkaitan pemilu, termasuk hal-hal yang kita yakini akan menyukseskan perjalanan dan siap pada proses pesta demokrasi pemilu 2024, khususnya di Kota Depok,” tandasnya.

Pernyataan itu disampaikan Supianusai menghadiri sosialisasi kepada Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Desk Pemilu dan Pilkada.

“Jadi kita sampaikan pertama, kita ingin proses ini sukses, untuk itu kita juga memberikan apresiasi kepada seluruh orang yang menjadi bagian dari perjalanan proses pesta demokrasi ini. Yang tergabung baik di bawah koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun di bawah koordinasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan memberikan alokasi anggaran untuk meng-cover BPJS ketenagakerjaannya,” tambahnya.

Dikatakannya, tugas dari tim ini adalah menentukan berbagai upaya pemerintah dalam menyukseskan Pemilu di Kota Depok.

“Mudah-mudahan dalam perjalanan ini tidak ada yang harus menggunakan itu (BPJS Ketenagakerjaan), tetapi kalau memang nanti pada takdirnya ada yang harus menggunakan, kita sudah meng-cover dengan BPJS ketenagakerjaan dengan kemanfaatan yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi tidak ada,” ungkapnya.

Berikutnya adalah tim ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) diharapkan terus melakukan jemput bola untuk melaksanakan perekaman terhadap pemilih-pemilih pemula.

Supian menambahkan, pihaknya ingin di Pemilu 2024 banyak warga Depok yang menggunakan hak suaranya. Sehingga legitimasi terhadap hasil dan proses pemilihan ini akan benar-benar bisa di rasakan.

“Kami sampaikan bahwa desk ini menjadi media silaturahim untuk sama-sama kita melihat hal-hal apa saja yang memang harus kita sempurnakan. Ini menjadi modal kita untuk penyelenggaran-penyelenggaran pemilu berikutnya tidak harus mencari-cari, karena kita sudah menjalankan pada pemilu tahun ini,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here