Wali Kota Depok Beri Isyarat Bakal Kampanye AMIN di JIS, Idris: Tak Perlu Cuti Kalau Sabtu-Minggu

122
Mohammad Idris

Bojongsari | jurnaldepok.id
Wali Kota Depok, Mohammad Idris memberi isyarat akan hadir di acara kampanye akbar pasangan capres-cawapres, Anies-Muhaimin (AMIN) di Jakarta International Stadium (JIS) pada, Sabtu (10/02/24) mendatang.

Langkah itu diambil Idris setelah mendapatkan kepastian hukum bagi kepala negara maupun kepala daerah yang diperbolehkan berkampanye asalkan mengambil cuti. Namun begitu, Idris mengaku hingga kini belum mendapat undangan kampanye tersebut.

“Kami hanya diperbolehkan cuti satu hari dalam hari kerja, itu aturan dari Kementerian Dalam Negeri, kalau Sabtu-Minggu itu bebas enggak perlu izin (cuti,red),” ujar Idris usai membuka acara Musrenbang Kecamatan Bojongsari, Selasa (30/01/24).

Namun begitu, Idris belum menentukan apakah akan mengambil cuti tersebut dikarenakan dirinya mengaku masih banyak hutang yang harus diselesaikan untuk pembangunan kota.

“Karena periode kepemimpinan kami ini kepotong dua tahun, jadi masih banyak PR yang harus diselesaikan,” paparnya.

Terkait Kampanye AMIN di Jakarta International Stadium, Idris masih mempertimbangkan untuk hadir atau tidaknya.

“Tergantung undangan, sampai saat ini belum ada undangan, apa lagi diundang untuk jadi jurkam, itu belum,” katanya.

Idris mengatakan, bahwa dirinya tidak perlu melakukan cuti jika Kampanye AMIN digelar pada hari Sabtu atau Minggu.

“Kalau Sabtu kami bebas, enggak perlu cuti. Tunggu undangannya,” jelasnya.

Dikutip dari cnnindonesia.com, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus menilai dua pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presiden boleh berkampanye ambigu.

Dua pasal tersebut masing-masing yakni Pasal 299 dan 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Guspardi, pasal tersebut harus direvisi karena kontradiktif.

“Saran saya adalah perlu dilakukan perumusan ulang terhadap UU ini, dilakukan revisi UU untuk penyempurnaan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 ini, khususnya tentang apakah presiden boleh, berhak, dan sebagainya. Kemudian bagaimana pula tentang kalimat, narasi berikutnya itu yang ambigu,” terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Pasal 281 mengatur soal syarat bagi presiden dan wakil presiden yang ingin berkampanye. Pasal tersebut mengatur dua syarat, yakni tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus izin cuti terlebih dahulu.

Kemudian di Pasal 299 menyatakan presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk berkampanye. Pasal tersebut juga mengatur pejabat negara yang ingin berkampanye harus terdaftar sebagai tim kampanye dan namanya diserahkan ke KPU.

Guspardi terutama menyorot pasal 281 yang dinilai kontradiktif. Menurut dia, selama ini tak pernah terjadi ada rekam jejak presiden atau wakil presiden mengajukan izin cuti. Karena itu, menurut Guspardi, cuti bagi presiden adalah istilah yang asing.

“Artinya ini sesuatu yang tidak lumrah. Tidak pernah dilakukan, kan gitu. Jadi, artinya nanti kan menimbulkan debatable pula tentang cutinya presiden,” katanya.

Guspardi menyorot poin a, dalam Pasal 281 UU Pemilu yang menyebutkan Presiden akan tetap mendapatkan pengamanan selama cuti kampanye.

Anggota Fraksi PAN itu menilai, aturan dalam pasal tersebut ambigu dan kontradiktif. Sebab, sekalipun cuti, presiden akan tetap mendapatkan pengamanan, termasuk misalnya menggunakan pesawat kepresidenan.

“Pertama dibolehkan, tapi diikat dengan begini-begini. Yang pengikatan ini sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ini kan namanya ambigu. Ini perlu ada diskursus, perlu juga kita minta masukan dan saran untuk penyempurnaan terhadap UU nomor 7/2017 ini,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here