Masih Ada 3 Rumah Sakit Yang Belum Kerjasama Dengan BPJS, Wali Kota Minta DPRD Bantu Sosialisasi UHC

188
Wali Kota Depok foto bersama dengan Direktur RSUD yang baru dan stakeholder.

Sawangan | jurnaldepok.id
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengajak seluruh Anggota DPRD Depok untuk ikut mensosialisasikan program Universal Health Coverage (UHC) yang memberlakukan berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP.

“Surat Edaran sudah kami buat, teman-teman dewan diharapkan membantu untuk mensosialisasikan sebagai wakil rakyat agar dipahami masyarakat. Jangan hanya berobat gratis tapi aturan birokrasinya juga,” ujar Idris usai menghadiri lepas sambut Direktur RSUD KiSA Sawangan dari Devi Maryori kepada Sobari, Kamis (18/01/24).

Idris menjelaskan, seluruh rumah sakit wajib menjalankan UHC terlebih untuk pasien kegawatdaruratan, meskipun saat ini masih ada tiga rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS.

“Ketika sakit dan memang harus dirawat, maka langsung dibuatkan BPJS nya. Nanti diverifikasi lagi. Ketika sudah sembuh, oleh Dinas Sosial dilihat apakah yang bersangkutan memenuhi kriteria untuk mendapatkan BPJS BPI,” paparnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Marry Liziawati menambahkan, program UHC saat ini sudah berjalan baik dan pihak rumah sakit telah memahami serta relatif tidak ada kendala.

Dikatakan Marry, selama berstatus warga Depok dan memiliki NIK Depok kemudian dirawat di kelas tiga lalu mengajukan UHC, maka langsung diproses pihak rumah sakit.

“Masyarakat sudah memahami surat edaran yang diterbitkan Pak Wali, yang darurat bisa langsung ke rumah sakit dan yang tidak darurat bisa ke puskesmas terlebih dahulu,” tandasnya.

Lebih lanjut Marry mengatakan, seluruh rumah sakit wajib menjalankan program UHC meskipun mereka tidak bekerjasama dengan BPJS.

“Untuk gawat darurat mereka harus menerima, tapi untuk rawat inapnya harus ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Di UGD tetap harus ditangani,” katanya.

Dikatakan Marry, tiga rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS di anataranya RS Puri Cinere, RS Brawijaya dan RS Anak Negeri.

“Dua rumah sakit yakni Puri Cinere dan Brawijaya masih dalam proses, begitu juga RS Anak Negeri yang baru akan proses. Kami berharap sesuai Perda SKD seluruh rumah sakit di Depok wajib bekerjasama dengan BPJS untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here