Pembangunan Restoran Tak Miliki Izin, Satpol PP Turun Tangan

174
Petugas Satpol PP saat menegur pemilik restoran yang belum mengantongi izin.

Limo | jurnaldepok.id
Jajaran Satpol PP BKO Kecamatan Limo, mendatangi lokasi kegiatan perataan lahan untuk bangunan restoran di Jalan Raya Limo, RT 03/05, Kelurahan / Kecamatan Limo pasalnya pihak pemilik bangunan belum mengantongi izin perataan lahan (cut and fill).

Komandan Tim Bantuan Kendali Operasi (Dantim – BKO) Kecamatan Limo, Tuhanto mengaku sudah melaporkan secara lisan prihal kegiatan perataan lahan di lokasi itu kepada jajaran Dinas Perijinan Kota Depok, dan pihaknya diarahkan untuk melakukan pendataan secara lengkap terkait kegiatan dilokasi beserta data pemilik bangunan.

“Kami sudah melapor ke pengawas perijinan wilayah Limo, dan kami diminta untuk memastikan data pemilik bangunan, namun sampai sekarang kami belum mendapatkan data owner karena dari pekerja sepertinya enggan untuk memberikan keterangan terkait data pemilik bangunan restoran itu,” ujar Tuhanto kepada Jurnal Depok, kemarin.

Dikatakannya, meskipun pihak pemilik bangunan sudah berkoordinasi dengan pengurus lingkungan, namun dalam kegiatan perataan lahan, harus ada izin tersendiri yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kota Depok.

“Jangan karena merasa sudah koordinasi dengan Ketua RT dan RW lalu mengabaikan izin cut and fill, karena sejatinya sebelum ada izin itu tidak boleh ada kegiatan apapun dilokasi,” tegas Anto sapaan akrab Tuhanto.

Dia menambahkan, sebagai aparatur penegak peraturan daerah (Perda) sudah menjadi kewajiban bagi Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan melaporkan jika ada pelanggaran dilapangan termasuk pelanggaran perizinan.

“Ini sudah menjadi tugas kami untuk memantau dan mengawasi segala kegiatan pembangunan di wilayah tugas kami, jika ada yang melanggar pasti akan kami laporkan ke instansi terkait,” imbuhnya.

Sementara Lurah Limo, Kecamatan Limo, AA. Abdul Khoir memastikan bahwa kegiatan pembangunan restoran di Jalan Raya Limo RT 03/05, belum memiliki izin.

“Kalau izin belum, saya sudah koordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penindakan, sesuai aturan yang berlaku” ujar AA. Abdul Khoir.

Dilain sisi, wakil mandor pembangunan restoran, Miko mengaku tidak tahu menahu soal perijinan karena menurutnya pihaknya hanya melaksanakan pekerjaan pembangunan restoran sementara untuk masalah perijinan ditangani langsung oleh pemilik bangunan.

“Maaf kalau soal izin saya kurang tahu, itu urusan pemilik bangunan, tugas saya disini hanya mengawasi pekerja yang sedang bekerja,” tutup Miko. n Asti Ediawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here