Wakil Wali Kota Ungkap Kemiskinan di Kota Depok Terendah ke 4 Nasional

73
Wakil Wali Kota Depok saat panen jagung berasa KWT dan warga Cilodong beberapa waktu lalu.

Margonda | jurnaldepok.id
Tahun 2023 angka kemiskinan Kota Depok sebesar 2,38%, dan menempati peringkat empat secara nasional sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah.

Demikian dikatakan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono dalam siaran persnya kepada wartawan.

Dia menambahkan, masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

“Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka,” ujarnya.

Imam menginformasikan, tahun lalu angka kemiskinan Kota Depok sebesar 2,53% dan menempati urutan 5 secara nasional.

“Tahun ini dengan angka kemiskinan sebesar 2,38%, Kota Depok menempati peringkat empat secara nasional sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah. Penduduk miskin yang dihitung dari Susenas adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan,” paparnya.

Garis Kemiskinan (GK), kata dia, merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

“BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran,”katanya.

Sumber data yang digunakan, kata dia, untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota tahun 2023 adalah data Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret 2023. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here