Tak Sesuai Usulan Wali Kota, Buruh Kecewa Terhadap Gubernur Karena UMK Depok Naiknya Sedikit

98
Aksi buruh yang dilakukan menuntut kenaikan UMK beberapa waktu lalu.

Margonda | jurnaldepok.id
Pekerja buruh merasa kecewa terkait kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Depok yang tidak sesuai dengan usulan hingga 15 persen.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Depok, Wido Pratikno mengungkapkan, kaum buruh kecewa terhadap keputusan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin yang menetapkan upah minimum kota atau UMK Depok Rp 4.878.612.

“Kami buruh di Kota Depok dan umumnya yang ada di Provinsi Jawa Barat kecewa terhadap keputusan tersebut karena seluruh rekomendasi dari bupati/wali kota tidak dipedulikan. Tetap memutuskan dengan kemauan Gubernur Jawa Barat, jadi tidak mempertimbangkan wali kota atau bupati dari seluruh Jawa Barat,” ujarnya.

Keputusan Pj Gubernur Jawa Barat, kata dia, lebih kecil dari rekomendasi yang diajukan Wali Kota Depok, Mohammad Idris yaitu senilai Rp 5.304.307,64 atau naik 12,99 persen dari tahun sebelumnya.

“Sedangkan tuntutan serikat buruh di Kota Depok meminta kenaikan 15 persen menjadi Rp 5.398.551 atau Rp700 ribu,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, kekecewaan buruh meluap sehingga di berbagai daerah menggelar aksi, seperti menutup tol, jalanan dan sebagainya.

“Ini, kan menjadi tidak kondusif,” katanya.

Ia menyebut, jika upah buruh naik besar, maka daya beli akan naik. Selaras dengan itu, pertumbuhan ekonomi, pajak dan pendapatan negara juga akan naik.

“Ujung-ujungnya apa, yang menikmati pemimpin-pemimpin yang ada,” jelasnya.

Menurut Wido, UMK Rp 4,8 juta hanya dapat mencukupi kebutuhan buruh yang masih lajang di Depok.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Macmudin telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024 salah satunya Kota Depok.

UMK Depok naik Rp 184.118,30 atau sekitar 3,92 persen. UMK Depok pada tahun 2023 sekitar Rp 4.696.493 naik menjadi Rp 4.878.612 di tahun 2024.

Bey mengatakan, UMK 2024 ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta rekomendasi bupati/wali kota tentang UMK Tahun 2024.

“Seluruhnya ditetapkan menjadi UMK 2024 dan yang tidak berdasarkan PP 51 Tahun 2023 dilakukan koreksi dengan formula PP 51 Tahun 2023 dan menggunakan alfa dari hasil pendekatan/analisis kuadran yang variabelnya didasarkan pada pasal 26 ayat (7) PP 51 Tahun 2023, yaitu tingkat serapan tenaga kerja dan rata-rata upah di kabupaten/kota,” ujarnya.

Dikatakannya, kenaikan tiap daerah berbeda-beda sesuai karakter dan batas UMK.

“Kami berharap karena sudah diputuskan kita patuhi bersama dan memang hasil hari ini adalah yang kami bisa maksimal perbuat. Sudah diformulasi dan sudah cukup untuk kami menetapkan UMK hari ini,” paparnya.

Bey mengatakan rata-rata UMK di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 adalah Rp 3.370.534.

“Rata-rata besaran kenaikan UMK di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sebesar Rp 78.909, atau 2,50 persen,” jelasnya.

Nilai UMK tertinggi di Jawa Barat tahun 2024 adalah Kota Bekasi Rp 5.343.430, sedangkan nilai UMK terendah di Jawa Barat tahun 2024 adalah Kota Banjar Rp 2.070.192. n Aji Hendro

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here