Aksi di Depan Balaikota, Buruh Depok Demo Tuntut UMK Naik jadi Rp 5,3 Juta per Bulan

113
Aksi buruh saat menuntut UMK di depan Balaikota Depok.

Margonda | jurnaldepok.id
Ratusan buruh di Kota Depok melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota Depok, Jalan Margonda. Mereka menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menuntut agar Upah Minimum Kota (UMK) pada tahun 2024 naik hingga 15 persen.

Buruh yang tergabung dalam Forum Serikat Buruh atau Serikat Buruh Kota Depok tersebut menyuarakan berbagai aspirasi menggunakan pengeras suara. Massa demosntran mendesak agar tuntutan tersebut harus direalisasikan, mengingat kenaikan sejumlah harga (iflasi) yang terjadi di tahun 2023.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Depok, Wido Pratikno mengatakan, saat ini upah buruh di Kota Depok sebesar Rp 4.694.493.

“Jika tuntutan naik 15 persen itu terealisasi pada 2024, maka upah yang diterima kaum buruh Depok menjadi Rp 5.398.551, atau kenaikan itu berkisar Rp 700 ribu,” katanya.

Ia pun meminta agar kenaikan UMK Depok 15 persen dapat direalisasikan, sehingga membuat kesejahteraan buruh di Kota Depok semakin layak.

“Kami ingin upah buruh layak dan hidupnya sejahtera, ya dengan menaikkan,” ujarnya.

Para buruh yang melakukan aksi demo berharap aspirasinya dapat didengar.

“Jika mentok, mereka berharap agar ada solusi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Harapan kalau memang Pak Gubernur menggunakan PP 36, tapi Pak Wali bisa memberikan solusi lain untuk meringankan beban buruh. Misalnya ada kebijakan jaminan sosial yang diberikan pada kaum buruh,” harapnya.

Ketua Serikat Kamiparho atau Makanan, Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau, Soleh menambahkan, salah satu aspirasi yang hendak disampaikan adalah soal tuntutan kenaikan UMK di tahun 2024 mendatang.

“Untuk UMK 2024 kami minta naik 15 persen, itu enggak neko-neko, kami tak mau diperas dan tidak mau memeras,” tandasnya.

Dia mengaku paham jika buruh terlalu banyak menuntut kenaikan upah maka akan memberatkan pengusaha. Namun tuntutan kenaikan 15 persen menurut Dani sudah rasional setelah melewati kajian yang dilakukan oleh pihak buruh.

“Naik 15 persen rasional, tidak memberatkan pengusaha. Bahkan jika pengusaha membayar hak normatif buruh 100 persen tidak akan melebihi dari keuntungan 20 persen keuntungan bersih mereka. Itu berdasarkan kajian profesional,” pungkasnya. n Aji Hendro

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here