Margonda | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok meraih penghargaan berupa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kategori Penurunan Stunting Tahun 2023 oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Kota Depok mendapatkan dana insentif senilai Rp 6,63 Miliar.
“Alhamdulillah, Kota Depok merupakan salah satu dari banyak kabupaten kota di Indonesia yang mendapatkan apresiasi untuk penanganan stunting,” ujar Ketua Tim Penanganan Percepatan Stunting Kota Depok, Imam Budi Hartono.
Depok diberikan penghargaan oleh Wakil Presiden di Istana Wapres sebagai lima besar kota tertinggi yang menurunkan angka stunting dengan capaian angka stunting 12,6% dibawah angka stunting nasional tahun 2023 sebesar 21,6%.
Imam mengatakan, insentif yang didapatkan tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung program stunting serta yang masuk kedalam intervensi sensitif.
“Saya sebagai ketua Tim Penanganan Percepatan Stunting Kota Depok bersyukur atas penghargaan ini dan akan menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan arahan Wakil Presiden,”katanya.
Dalam arahannya, dana tersebut akan dimanfaat oleh daerah untuk melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Seperti peningkatan kapasitas kader dan nakes dalam pemantauan status gizi, konsumsi Tablet Tambah Darah bagi remaja dan ibu hamil, ketahanan pangan serta praktik pengasuhan dan edukasi.
“Ataupun membantu perbaikan gizi anak stunting sebagai salah satu upaya intervensi spesifik. Penggunaan dana insentif ini masih harus dikonsultasikan, kami akan gunakan sesuai arahan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI),” jelasnya.
Imam menjelaskan, upaya penanganan stunting di Kota Depok sudah cukup baik. Tentunya capaian tersebut berkat dukungan dan kinerja dari perangkat daerah terkait yang tergabung di dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Depok, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta stakeholder lainnya.
Dirinya mengatakan, upaya penanganan stunting di Kota Depok harus terus dilakukan untuk mendukung program Zero New Stunting tahun 2024.
“Saat ini, prevalensi stunting di Kota Depok sebesar 12,6 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Kami harus tetap berjuang, tidak cepat puas dengan apa yang sudah dilakukan untuk penanganan stunting,” ungkapnya.
Harapan kedepannya, lanjutnya, perangkat daerah, kader dan unsur heptahelix tetap semangat dalam upaya penurunan stunting dengan insentif yang didapat ini.
“Sekali lagi kami Pemerintah Kota Depok mengucapkan terima kasih kepada para kader, PKK, media masa, pelaku bisnis, akademisi, dinas, camat, lurah yang telah membantu keberhasilan ini. Kolaborasi ini adalah kunci keberhasilan angka penurunan stunting di Kota Depok,” pungkasnya. n Aji Hendro
