Kota Kembang | jurnaldepok.id
Wali Kota Depok, Mohammad Idris belum bisa mengambil keputusan untuk menerapkan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait mulai memburuknya kualitas udara di Depok.
“Kami belum menerjemahkan SE dari kementerian, dilihat dari kondisinya Depok ini masih status sedang. Nanti kalau dilihat dari alatnya itu meranjak naik (polusi,red) maka SE dari kementerian harus direalisasi,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, kemarin.
Itu pun, kata dia, menggunakan prosentase, dimana jika sudah berstatus gawat atau merah, memang harus menerapkan WFH, yakni 30 persen di kantor dan 70 persen di rumah.
“Kalau misalnya sedang itu bisa dibalik, 70 persen ngantor dan 30 persen di rumah. Alat (pengukur kualitas udara,red) yang kami pakai dari Kementerian LH, kami tidak memakai alat lain. Jika dianggap rusak ya dikembalikan untuk diganti,” paparnya.
Namun, lanjut Idris, saat ini alat itu masih berfungsi dengan baik yang menunjukkan angka sekitar 76.
“Itu artinya polusi di Depok masih berstatus sedang, kalau sudah lebih dari 79-80 itu artinya sudah merah dan gawat,” katanya.
Idris tidak menapikan jika polusi udara di Depok selama seminggu terakhir ini memang mengalami perubahan.
Bahkan, kata dia, penderita penyakit ispa pun di puskesmas maupun di RSUD meningkat jumlahnya.
“Jadi sekali lagi WFH ini masih kami gesah, dibarengi dengan aksi penanaman pohon dan lainnya. Mudah-mudahan WFH ini enggak diterapkan dan status polusinya menurun,” ungkapnya.
Sementara itu, dari data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada, Senin (28/08/23) pagi menunjukkan, kualitas udara di kota berjuluk Sejuta Maulid ini di angka 46|PM2.5 yang artinya baik. n Rahmat Tarmuji
