Dinilai Membebani Warga Tak Mampu, DPRD Desak Wali Kota Batalkan Kenaikan Tarif Baru Puskesmas

159
Tampak depan Puskesmas Sawangan yang berada di Jalan Raya Muchtar.

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Wakil Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo mendesak Wali Kota Depok, Mohammad Idris untuk segera mencabut peraturan wali kota (Perwal) terkait perubahan atas tarif layanan dasar kesehatan masyarakat di puskesmas.

“Kami mendesak Wali Kota Depok membatalkan tarif kenaikan berobat ke puskesmas. Tidak ada masalah kalau pelayanan kesehatan warga di puskesmas dibiayai oleh APBD,” ujar Hendrik kepada Jurnal Depok, Rabu (09/08/23).

Memang, kata dia, sudah seharusnya pemerintah hadir untuk memberikan bantuan kepada warganya, terutama dibidang layanan kesehatan.

“Apalagi yang berobat ke puskesmas ini kan kebanyakan adalah warga kurang mampu. Pemkot harus berfikir bagaimana cara meningkatkan pelayanan kesehatan, bukan malah meningkatkan tarif berobat,” paparnya.

Dari itu, politisi PDI Perjuangan tersebut meminta wali kota untuk segara mencabut dan membatalkan perwal itu.

“Berhenti memeras dan membebani warga masyarakat, terutama warga kurang mampu. Intinya tidak boleh menaikkan tarif pelayanan kesehatan di puskesmas apapun alasannya. APBD harus bisa mengintervensi kebutuhan itu,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan bukan dengan cara membebani warga, apalagi warga yang kurang mampu.

“Salah satu manfaat APBD ya seperti ini, digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas. Gunakan APBD yang ada, pemerintah jangan takut rugi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Marry Liziawati mengungkapkan, tarif puskesmas sebesar Rp 2.000 sudah cukup lama sebelum akhirnya naik menjadi Rp 10.000.

“Belum pernah terjadi penyesuaian, sebelum 2010 saja sudah Rp 2.000. Puskesmas ditetapkan menjadi BLUD di 2016, juga tarifnya masih Rp 2.000. Ini kami sesuaikan dengan harapan masyarakat bisa mengikuti progam JKN atau BPJS Kesehatan agar tidak bayar lagi jika ke puskesmas,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kenaikan tarif puskesmas merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dan harapan dari masyarakat, agar ketika tarif naik kualitas pelayanan meningkat.

Meski, kata dia, selama ini tarif tidak naik pun namun pelayanan tetap dimaksimalkan. Terlebih tuntutan puskesmas saat ini harus terakreditasi.

“Seluruh pusksesmas di Depok saat ini harus mengikuti penilaian survei akreditasi. Ini sebagai langkah untuk meningkatkan mutu pelayanan, seluruh pelayanan di pusksesmas harus ditingkatkan,” jelasnya.

Dikatakannya, dari 38 puskesmas yang ada di Depok, saat ini baru 12 puskesmas yang sudah melakukan penilaian akreditasi dan baru delapan puskesmas yang keluar hasilnya.

“Delapan itu sudah paripurna atau berada di level yang tertinggi. Yang buka 24 jam itu ada 11 atau masing-masing kecamatan satu. Ada juga puskesmas yang bukan 24 jam tapi membuka layanan sore. Ini sesuai perwal, nanti tarifnya berbeda antara layanan pagi dan sore,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here