Diduga Kalah Setingan, Pendiri FKPPI Sebut Muscab X FKPPI Cacat Hukum

573
Pendiri sekaligus KB FKPPI Kota Depok, Edmon Johan saat menggelar jumpa pers.

Margonda | jurnaldepok.id
Hasil Musyawarah Cabang (Muscab) X Pengurus Cabang (PC) Keluarga Besar Forum Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) 10.22 Kota Depok dinilai cacat hukum.

Pendiri sekaligus KB FKPPI Kota Depok, Edmon Johan menilai pelaksanaan Muscab mengalami mekanisme yang salah. Ia menilai ada beberapa peserta yang seharusnya tidak memiliki hak suara malah diberikan hak suara.

“Seharusnya pimpinan sidang paripurna dalam Muscab harusnya dipimpin oleh dua dari pengurus cabang dan tiga unsur dari pengurus rayon. Kami menyangga atau menolak ketetapan-ketetapan daripada hasil Musyawarah Cabang X dikarenakan mekanisme daripada proses itu sudah disetting atau sudah direncanakan,” ujarnya, kemarin.

Edmon menyebutkan, Rayon FKPPI di Kota Depok hanya ada tujuh diantaranya Rayon Pancoran Mas, Cimanggis, Cilodong, Tapos, Beji dan Rayon Cinere.

Edmon juga menyoroti keikutsertaan anggota luar biasa yang mendapatkan hak memilih ikut serta dalam muscab dan memberikan suara.

“Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan merugikan peserta yang memenuhi syarat sebagai anggota biasa. Anggota luar biasa tidak mempunyai hak untuk mengambil suara,” jelasnya.

Masalah lainnya, kata dia, terjadi di Rayon Cinere, dimana tidak adanya mandat suara karena sekretarisnya mengundurkan diri dan ketuanya berada di Gorontalo. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam proses muscab yang berdampak pada keabsahan keputusan yang dihasilkan.

“Artinya tidak ada mandat di sana (Rayon Cinere,red) yang harus ditangani oleh ketua dan sekretaris,” katanya.

Berdasarkan unsur tersebut, Edmon menilai bahwa semua kejadian ini merupakan kesalahan dalam melaksanakan muscab.

Dia juga menilai, peserta yang memiliki hak suara dibutakan dengan tata tertib dan materi yang tidak memenuhi ketentuan.

“Materi itu dibagikan pada saat hari pelaksanaan, artinya peserta dibutakan apa yang mau dibahas tentang tata tertib aturan-aturan mainnya pada saat itu. Pimpinan sidang pada saat itu namanya Doni dari Jawa Barat,” jelasnya.

Dalam menghadapi situasi ini, Edmon berencana untuk menyerahkan gugatannya ke pengadilan. Ia ingin mencari keadilan lebih lanjut dan memperoleh keputusan yang adil atas dugaan pelanggaran yang terjadi dalam muscab tersebut.

“Kami akan ke pengadilan untuk mencari keadilan dan memperbaiki marwah martabat keluarga besar FKPPI, tujuan kami ingin mengugurkan suara yang di sana. Karena suara di sana itu banyak yang tidak sah. Artinya sudah membuat kecurangan” katanya.

Sebelumya Pengurus Cabang (PC) Keluarga Besar Forum Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) 10.22 Kota Depok mengadakan Musyawarah Cabang (Muscab) Periode 2023-2028.

Herry Setiawan terpilih dalam Muscab Periode 2023-2028 menggantikan Kepemimpinan FKPPI Kota Depok yang sebelumnya di jabat oleh Yudhi Raisal. n Aji Hendro

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here