Banjir Terus, Jembatan Mampang Segera Dibongkar dengan Anggaran Rp 8 Miliar

200
Terlihat tumpukkan kayu sisa banjir berada di atas Jembatan Mampang beberapa waktu lalu.

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok bersama Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN) segera membongkar Jembatan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, yang selama ini menjadi biang keladi banjir Jalan Raya Sawangan.

“Kami telah menggelar rapat dengan Kementerian PUPR dan sudah mendapat izin untuk mengintervensi kegiatan revitalisasi Jembatan Mampang. Ini tentu kabar gembira bagi warga Depok, khususnya yang sering melintas di Jalan Raya Sawangan tepatnya Mampang Panmas,” ujar Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, Sabtu (15/07/23).

Dikatakan Imam, Kementerain PUPR akan mereveitalisasi Jembatan Mampang saja tanpa mengganggu teras masjid yang ada di lokasi tersebut.

“Untuk masjid belum, masih perlu kesepakatan warga dan pembebasan lahan untuk masjid yang dekat dengan lokasi tersebut belum ada,” paparnya.

Imam menambahkan, aset tersebut (jembatan,red) masih berada di Pemkot Depok karena Surat Keputusan (SK) dan Berita Acara di Kementerian belum lengkap.

“Usai pekerjaan revitalisasi jembatan, aset akan diserahterimakan ke Pemerintah Pusat. Kami mohon dukungan dan doanya dari warga Depok, agar pekerjaan bisa dilaksanakan tahun ini. Agar banjir dan kemacetan di lokasi tersebut bisa di atasi dengan baik. Mudah-mudahan bisa segera masuk proses lelang dan tahun ini bisa selesai,” katanya.

Lebih lanjut Imam mengatakan, Pembangunan Jembatan Mampang nantinya dianggarkan Rp 8 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianty mengatakan, saat ini masih tahap perizinan. Setelah rampung, akan masuk tahap pengadaan.

“Sudah kami ajukan sejak Agustus tahun 2022. Alhamdulillah direspons baik oleh Kementerian PUPR dan tahun ini kami mendapatkan izin untuk merevitalisasi jembatan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tandasnya.

Seperti diketahui, keberadaan Jembatan Mampang berada di jalan nasional, maka segala bentuk pembangunan harus atas izin Pemerintah Pusat.

“Setelah pekerjaan rampung, aset tersebut segera diserahkan kepada pusat. Sesuai kewenangan jalan tersebut,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here