Peringati May Day, Buruh Kompak Teriakan Pencabutan Undang Undang Ciptaker

167
ilustrasi-antara

Margonda | jurnaldepok.id
Pekerja di Kota Depok di Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 masih menuntut dicabutnya Undang Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

Ketua Serikat Pekerja Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau, Soleh kepada wartawan mengatakan, di May Day pekerja di Kota Depok tidak melaksanakan aksi unjuk rasa ke Balai Kota Depok.

“Kami pekerja di Kota Depok melakukan aksi damai di Jakarta dengan dua titik yakni Istana Negara dan Gedung DPR RI. Isu yang dituntut kalangan serikat pekerja adalah Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker,” ujarnya, Senin (01/05/23).

Sedari awal, kata dia, serikat buruh konsisten menolak UU No 11 tahun 2020 tentang Ciptaker, kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat, hingga pemerintah menempuh jalan pintas dengan menerbitkan Perppu 2/2022 hingga menjadi UU 6/2023.

Selain menggelar demonstrasi, kalangan serikat buruh juga mengajukan permohonan pengujian terhadap UU 6/2023 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan, UU 6/2023 merugikan buruh. Seperti mendorong upah murah, praktik outsourcing dan pekerja berstatus kontrak seumur hidup, memudahkan pemutusan hubungan kerja (PHK), memangkas pesangon dan lainnya.

Pada peringatan May Day untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh yang ada mengingat masih banyak buruh yang belum mendapatkan haknya dari perusahaan.

“Pada peringatan May Day (Hari Buruh) ini menjadi momentum besar bagi kita untuk terus memperjuangkan berbagai hak buruh yang sampai saat ini masih banyak yang belum dipenuhi perusahaan,” katanya.

Dia menjelaskan, beberapa persoalan itu seperti masih ada buruh yang belum menerima upah sesuai UMK, meski pemerintah sudah menetapkan standar upah masing-masing kabupaten/kota sesuai standar UMP.

“Kita tahu lah, dengan gaji standar UMP saja, kita masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apa lagi kalau sampai tidak sesuai UMP, jelas dampaknya akan banyak kehidupan buruh yang sulit,” tuturnya.

Persoalan lainya, kata dia, juga masih banyak buruh uang tidak mendapat jaminan sosial sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Padahal, lanjutnya, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta jaminan sosial.

Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa lebih tegas dalam menindak perusahaan yang melanggar UU Ketenagakerjaan.

“Kami melihat sejauh ini masih lemah, kami harap bisa lebih tegas lagi menindak perusahaan yang nakal,” kata Suherman.

Dirinya mencontohkan, dalam suatu kasus ketenagakerjaan yang ditangani Disnaker. Dalam langkah penanganannya, Disnaker biasanya memangil perusahaan untuk memediasinya.

“Kami juga akan menuntut adanya upah nasional bukan upah minimun dan menolak PP 78/2015, lalu cabut edaran Dirjen Kementerian Tenaga Kerja Nomor 593 tentang perlambatan ekonomi. Edaran ini dijadikan rujukan perusahaan untuk mengurangi hak buruh BHL di perkebunan sawit,” tuturnya.

KSBSI juga akan menuntut kebebasan buruh berserikat sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2000 dan meminta pemerintah menindak perusahaan yang pemberangusan serikat, kemudian perbaiki kinerja BPJS Kesehatan, laksanakan segera hak buruh perempuan dan lindungi buruh migran.

“Kami juga menuntut pemerintah untuk merevisi UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI karena dianggap tidak bisa menyelesaikan perkara dengan cepat, adil dan murah,” pungkasnya. n Aji Hendro

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here