Margonda | jurnaldepok.id
Kabar mengejutkan datang dari DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Dimana, terhitung sejak beberapa hari lalu Ketua DPD Partai Nasdem Kota Depok, Hardiono telah dicopot dari jabatannya.
“Iya betul, kami mengeksekusi hasil pleno di Jawa Barat. Kami telah melakukan delapan penilaian terukur terkait delapan program aksi yang dilaksanakan oleh seluruh DPD di Jawa Barat. Dari 27 kota/kabupaten ternyata ada sekitar tujuh yang tidak memenuhi harapan sesuai parameter yang telah digariskan,” ujar Achmad Chaerudin, Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Bidang Hubungan Legislatif dan Koordinator Dapil Jabar 6 (Depok-Bekasi) kepada Jurnal Depok, Kamis (19/01/23).
Ia menambahkan, untuk tahap pertama ini pihaknya mengeksekusi Kota Depok, Kota Tasik dan Ciamis.
“Untuk Kota Depok, apa yang diharapkan dan diperintahkan oleh DPW tidak bisa direalisasikan oleh Pak Hardiono,” paparnya.
Ia menjelaskan, Hardiono tak mampu menjalankan struktur DPD. Hal itu dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh DPW pada Senin kemarin. Dimana, Depok memiliki 36 pengurus namun yang hadir hanya tiga orang.
“Lalu DPC harusnya 11 namun yang hadir hanya tiga. Belum lagi DPRT (tingkat kelurahan,red), salah satunya itu terkait struktur,” jelasnya.
Kedua, sambungnya, yang membuat Hardiono dicopot dari jabatannya sebagai ketua terkait program konsolidasi di internal DPD, mulai dari hasil rapat dan lainnya. Dirinya melihat, datanya tidak lebih dari lima orang yang hadir setiap kali rapat.
“Ini artinya ada kegagalan kepemimpinan dari Pak Hardiono, tidak bisa menggerakan potensi yang ada. Selain itu terkait dengan branding partai, harusnya tahun 2023 ini mesin politik harus panas. Namun kami melihat tidak ada identitas partai baik bendera, spanduk, baliho dan lainnya,” katanya.
Itulah, sambungnya, beberapa poin yang menjadi dasar untuk mendemisionerkan Hardiono sebagai Ketua DPD Nasdem Kota Depok.
Nantinya, kata dia, ketua Nasdem akan diambil alih oleh pengurus DPW Jawa Barat karena secara de facto Hardiono sudah tidak lagi menjadi ketua, namun secara de jure SK nya masih atas namanya.
“Nanti secara resmi dan formal akan diterbitkan SK Plt dari Jawa Barat. Saat ini sedang proses, karena SK yang keluar kan dari DPP, ketua umum. Kami sudah menerima surat dari ketua umum agar secepatnya menerbitkan SK pemberhentian Hardiono dan mengangkat Plt ketua untuk Depok, kami harapkan selesai di bulan ini,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemberhentian Hardiono sudah disampaikan langsung kepada dirinya.
“Sudah kami sampaikan, surat pemberhentian akan segera kami kirimkan,” ungkapnya.
Sementara ketika dikonfirmasi terkait hal itu, Hardiono yang juga mantan Sekretaris Daerah Kota Depok tidak meresponnya. n Rahmat Tarmuji
