Kepala Dinas Pendidikan Dinilai Inkonsistensi, Komisi D Wacanakan Hak Interplasi

186
Supriatni

Beji | jurnaldepok.id
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok menilai Dinas Pendidikan Kota Depok tidak menepati janjinya dari hasil pertemuan perihal masalah SD Pondokcina 1.

Komisi D DPRD Kota Depok mengancam akan menginterpelasi Pemkot Depok lantaran rekomendasi ihwal kisruh SDN Pondok Cina 1 tak kunjung dijalankan pemerintah.

Ketua Komisi D, Supriatni saat di SD Pondokcina 1 mengatakan, pihaknya telah melakukan audiensi dengan wali murid dan Disdik Kota Depok pada, Jumat (11/11).

“Kami Anggota Komisi D DPRD Kota Depok sudah bertemu dengan Dinas Pendidikan dan akan menaaati hasil pertemuan, namun hasilnya dia enggak melaksanakan,” ujarnya.

Seharunya, kata dia, pada Senin (14/11) siswa bisa melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar namun sangat disayangkan tidak ada tenaga pengajar atau guru yang mengajarnya.

“Komisi D bukan menolak pembangunan masjid raya, saya akan menyambut jika pembangunan masjid raya bisa terwujud, karena Kota Depok hanya sejengkal tetapi belum memiliki masjid raya,” katanya.

Dia menambahkan, baginya jika pembangunan masjid raya harus mengorbankan ratusan siswa, pihaknya akan membela hak anak-anak.

Dirinya menyebut jika surat yang dilayangkan oleh Komisi D yang ditandatangani oleh Ketua DPRD, TM Yusufsyah Putra tidak dihiraukan, maka DPRD bisa melakukan hak interpelasi kepada Pemkot Depok.

“Itu wacana (hak interpelasi), jika surat yang dilayangkan oleh Komisi D yang ditandatangani Ketua DPRD tidak diindahkan, maka artinya institusi DPRD sudah tidak dihargai lagi oleh pemerintah,” tuturnya.

Komisi D, kata dia, memberikan waktu tiga hari sejak surat tersebut dilayangkan terhitung sejak Senin (14/11).

“Jika tidak ada tanggapan, kami 50 anggota dewan akan melayangkan hak interpelasi kepada Pemkot Depok. Ini ultimatum kami kepada Pemkot Depok,” pungkasnya. n Aji Hendro

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here