LPM Meruyung Minta Dinas Perizinan Turun Tangan Cek Kelengkapan Izin GOR Futsal

103
Sejumlah warga Meruyung membentangkan spanduk penyegelan GOR

Limo | jurnaldepok.id
Warga di tiga wilayah RW lingkup wilayah Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, mendesak Badan Keuangan Daerah (BKD) dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok untuk meninjau ulang perijinan bangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Futsal disamping Gelanggang pacuan kuda Arthayasa Stable yang menurut warga masuk dalam wilayah Kelurahan Meruyung, namun proses pembuatan perijinan sama sekali tidak melibatkan warga Meruyung.

Terkait hal itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Supian Derry mengatakan akan segera mengiririm surat kepada DPMPTSP Kota Depok yang intinya meminta kepada Dinas tersebut untuk meninjau ulang perijinan yang telah dikeluarkan untuk pembangunan GOR Futsal didekat arena pacuan kuda Arthayasa Stable lantaran proses pembuatan rekomendasi tidak melibatkan warga Meruyung.

“Kami tegaskan lagi bahwa lokasi bangunan GOR Futsal itu secara teritorial masuk dalam wilayah Kelurahan Meruyung, sementara rekomendasi perijinan dari Kelurahan Grogol, ini sudah menyalahi persyaratan perijinan, dan lebih fatal lagi, proses pembangunan GOR sama sekali tidak melibatkan warga Kelurahan Meruyung sementara ruas jalan untuk mengangkut meterial bahan bangunan melintas di 3 wilayah RW dalam lingkup wilayah Kelurahan Meruyung, dan disisi lain kami mendapat informasi bahwa lahan yang diduduki oleh bangunan GOR masih ada permasalahan kepemilikan tanah, ini yang menjadi dasar bagi kami meminta kepada DPMPTSP agar meninjau ulang perijinan yang telah dikeluarkan untuk bangunan GOR tersebut,” tegas Derry.

Derry menambahkan, proses pengangkutan bahan material bangunan GOR Futsal itu mengoptimalkan ruas jalan Arthayasa yang melintas diwilayah RW 04, 10 dan wilayah RW 11 oleh sebab itu kata dia para pengurus lingkungan di 3 RW tersebut sepakat untuk menyatakan permohonan peninjauan ulang perijinan sebagai bentuk protes terhadap pembangunan GOR yang tidak berkoordinasi dengan warga yang berdomisili disekitar jalan Arthayasa yang dijadikan akses lintasan pengangkutan bahan material bangunan GOR.

“Sangat realistis jika para pengurus lingkungan protes terhadap aktivitas pembangunan GOR yang menggunakan akses jalan Arthayasa karena jika nanti ada kerusakan bidang jalan akibat sering dilintasi kendaraan bertonase berat, maka tentunya warga yang akan di rugikan karena akses tersebut merupakan salah satu akses transportasi utama bagi warga di 3 wilayah RW tersebut,” imbuhnya.

“Kami telah menyampaikan salinan surat keberatan warga kepada DPMPTSP via WhatsApp dan besok (hari ini red…) surat asli nya akan kami kirim sekalian surat untuk Komisi A DPRD Kota Depok dalam kaitan permasalahan perbatasan tiga wilayah Kelurahan dilingkup Kecamatan Limo yang hingga saat ini belum juga terselesaikan,” tutupnya. n Asti Ediawan

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here