Kasusnya Terendah se Jawa Barat, Pemkot Gelorakan Depok Bebas Stunting

51
Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah foto bersama dengan camat dan Kepala KUA se Kota Depok

Laporan: Rahmat Tarmuji
Meski angka penyakit stunting di Kota Depok terendah se Jawa Barat, namun Pemerintah Kota Depok terus berupaya menekan angka tersebut dan bertekad untuk zero stunting.

Hal itu terungkap dalam acara Pertemuan Rembuk Stunting Tingkat Kota Depok dengan tema ‘Cegah Stunting Sejak Dini untuk Depok Bebas Stunting ((DeBesti).

“Alhamdulillah stunting di Depok terendah se Jawa Barat. Ini tak lepas dari kesadaran orang tua dan masyarakat yang rutin membawa balitanya ke posyandu, sehingga pengetahuan masyarakat tentang pencegahan stunting dapat dipahami,” ujar Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok, kemarin.

Selain itu, sambungnya, program anak muda terlebih perempuan yang akan menjadi seorang ibu bisa menjaga gizinya sehingga ketika menikah dan dikaruniai anak tercegah dari stunting.

“Kami juga terus menangani dan mementau beberapa kecamatan yang angka stuntingnya masih tinggi, agar program yang kami buat dapat mengatasi masalah tersebut. Begitu juga dengan kelurahan yang angka stuntingnya masih tinggi, kami akan intervensi melalui RW ramah anak, para kader serta posyandu untuk melakukan sosialisasi dan pemberian makanan bergizi bagi balita,” paparnya.

Sekretaris Daerah, Supian Suri mengajak seluruh stakeholder tak terkecuali pentahelix untuk ikut serta mencegah dan menyelesaikan stunting di Depok.

“Investasi sumber daya manusia dalam hal ini tingkat drajat kesehatan menjadi sangat penting sebegai penerus untuk generasi kedepan. Kami berharap kegiatan forum rembuk ini tidak hanya dilaksanakan di sini, namun simultan di tingkat kecamatan dan kelurahan,” tandasnya.

Dijelaskannya, permasalahan stunting penyebabnya tidak harus dikarenakan faktor ekonomi namun ada faktor yang lain.

“Untuk itu harus dipahami permasalahan di lapangan, karena ada juga di masyarakat yang memiliki cukup kemampuan ekonomi, tapi karena kesibukan orang tua bekerja, pertumbuhan dan gizi anak kurang mendapat perhatian,” katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kota Depok, H Dadang Wihana. Ia mengungkapkan, tingkat kesejahteraan tidak berpengaruh secara signifikan dan banyak faktor yang dominan terjadinya stunting.

Dikatakannya, stunting bisa saja terjadi pada kelompok masyarakat yang berekonomi rendah, menengah maupun menengah ke atas.

“Kalau dilihat dari data Dinas Kesehatan, dari seluruh penderita stunting itu 20 persen kategori miskin dan 80 persen dari keluarga ekoniminya cukup,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan, Mary Liziawati menjelaskan, tujuan digelarnya rembuk stunting tingkat Kota Depok tak lain untuk menggalang kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan lintas program, baik pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan kegiatan penurunan stunting.

“Kegiatan ini juga untuk merancang kegiatan intervensi penurunan stunting serta menegaskan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting,” jelasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusufsyah Putra; Ketua FKDS, Hj Elly Farida, Kepala OPD, Camat se Kota Depok, Kepala KUA se Kota Depok akademisi dan pelaku usaha. n

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here