Gegara Kasus PL Iklan, Mantan Ketua KPU Depok Akhirnya Ditahan di Rutan Sukamiskin

216
Titik Nurhayati

Margonda | jurnaldepok.id
Mantan Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati yang saat ini menjadi Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, akhirnya ditahan di Rutan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Senin (08/08/2022).

Ketua KPU Depok periode 2015-2019 itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dana hibah dari Pemkot Depok berdasarkan Keputusan Wali Kota Kota Depok Nomor 903/116/Kpts/DPPKA/Huk/2015 sebesar Rp37.485.044.500.

“Hari ini juga keluar penetapan dari hakim terkait dengan penahanan atas nama terdakwa, TN. Terkait dengan penetapan tersebut telah dilaksanakn oleh jaksa penuntut umum untuk menjalani penahanan di Rutan Sukamiskin,” ujar Mochtar Arifin, Kasi Pidsus Kejari Depok.

Ia menambahkan, TN akan menjalani proses penahanan sampai dengan 6 September 2022, sampai dengan proses persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam vonis.

“Adanya upaya dari pengacara terdakwa yang mengajukan untuk penangguhan. Yang jelas untuk saat ini kami melaksanakan penetapan terkait pelaksanaan penahanan. Saat ini sudah ke rutan,” katanya.

Ia mengatakan, kasus korupsi ini bermula ketika KPU Kota Depok menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Depok pada tahun 2015 silam, dengan nilai hampir mencapai Rp 45 miliar. Puluhan miliar uang tersebut diberikan dalam dua tahap, yang pertama sebesar lebih dari Rp 37 miliar, dan kedua sebesar Rp 7 miliar lebih.

Sebelumnya Arifin mengatakan, bahwa tersangka Titik Nurhayati telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalanggunaan wewenang selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok tahun 2015, bersama dengan saksi Fajri Asrigita Fadillah (telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 1812K/Pid.Sus/2017 tanggal 05 Oktober 2017) dalam menggunakan dana hibah atas kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye tahun 2015.

“Saat itu berupa pekerjaan debat terbuka pasangan calon dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015, sebagaimana telah diuraikan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 817.309.091,- (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah),” paparnya.

Adapun modus operandinya, kata dia, adalah melakukan konsprisasi dengan mengubah metode lelang menjadi Penunjukkan Langsung (PL).

“Selanjutnya melakukan penyusunan nilai HPS hanya menyalin dari angka-angka yang sudah ada di Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) revisi 1 tanpa melakukan survey dan komunikasi secara langsung kepada pihak televisi, radio, dan media cetak untuk mencari harga pasar mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara,” tegasnya. n Aji Hendro

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here