Tok! Hak Interplasi Resmi Dicabut, Kartu KDS Tidak Lagi Menggunakan Warna Identitas Parpol

150
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Depok saat menyerahkan berita acara hasil rapat paripurna kepada Wakil Wali Kota Depok

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dinilai koopartif dan bisa menerima saran, masukan serta perbaikan, lima fraksi di DPRD Depok yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PAN dan PKB-PSI akhirnya sepakat untuk mencabut surat hak interplasi yang ditujukan kepada Wali Kota Depok terkait program Kartu Depok Sejahtera (KDS) pada Mei lalu.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Depok, Ikravany Hilman menyampaikan bahwa, Pemerintah Kota Depok telah merespon surat Ketua DPRD Kota Depok terkait Kartu Depok Sejahtera dengan melakukan beberapa perbaikan dan sesuai dengan berita acara yang disepakati.

“Fraksi Partai Gerinda, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN dan Fraksi PKB-PSI menarik usulan penggunaan hak interplasi DPRD Kota Depok terkait program Kartu Depok Sejahtera (KDS),” ujar Ikra saat Rapat Paripurna, kemarin.

Ia menambahkan, Fraksi Partai Gerinda, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN dan Fraksi PKB-PSI beserta dan atas nama anggota fraksi sepakat untuk tidak melanjutkan hak interplasi atas Kartu Depok Sejahtera.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Fraksi Gerindra, Mohammad HB. Dikatakannya, Fraksi Gerindra menyepakati pencabutan hak interplasi tersebut.

“Prinsip kami Fraksi Gerindra juga menyepakati termasuk usulan dari F PAN berkenaan dengan KDS yang harus dipahami, sudah dilalui beberapa tahapan baik rapat internal Komisi D maupun rapat konsultasi dengan pemenerintah kota. Jadi, berkenaan dengan KDS Fraksi Gerindra sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ikravany,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi mengatakan, ada beberapa hal mendasar yang harus diperbaiki oleh pemerintah kota terkait KDS.

“Terkait kartu yang terlalu identik dengan politis, karena kartu itu digunakan dan diterima oleh masyarakat. Saat itu kami menegaskan bahwa desain kartu itu harus diubah dan diganti, dan jawaban pemerintah kota siap untuk mengubahnya tidak lagi identik dengan warna partai. Namun identik dengan warna kebanggan masyarakat yakni warna putih dengan logo warna biru serta mencantumkan foto wali dan foto wakil wali kota sebagai perwujudan penyelenggara pemerintahan, itu juga disetujui,” paparnya.

Dari itu, sambungnya, Fraksi PKB-PSI meminta kepada Pemerintah Kota Depok melalui Ketua DPRD untuk mematuhi dan mentaati usulan tersebut.

“Selanjutnya, data penerima KDS juga harus komperhensif dan kaffah serta mewakili masyarakat yang berhak menerimanya. Begitu juga dengan koordinator kelurahan harus bersih, netral dan tidak berbasic partai politik, karena kami masih menemukan hal semacam itu,” jelasnya.

Atas usulan tersebut, sambungnya, Pemerintah Kota Depok juga menyepakati dan menyanggupi untuk melakukan perbaikan data serta ‘membersihkan’ koordinator kelurahan dari keanggotaan partai politik.

“Dari itu, Fraksi PKB-PSI setuju untuk tidak melanjutkan hak interplasi berkaitan dengan program KDS,” tegasnya.

Ketua DPRD Kota Depok, H TM Yusufsyah Putra menegaskan kembali jika usulan interplasi telah ditarik.

“Usulan Anggota DPRD terkait KDS akan diperbaiki oleh pemerintah,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Fraksi PKS yang merupakan pengusung dari pasangan Wali-Wakil Wali Kota Depok, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono mengungkapkan, pihaknya ikut dalam rapat konsultasi pimpinan DPRD yang diperluas sesuai aturan tatib dengan pemerintah daerah.

“Kami bersyukur dalam komunikasi berujung pada titik temu, semua pihak sepakat bagaimana KDS bisa dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan peruntukkannya,” ungkapnya.

Menanggapi adanya permintaan perubahan desian KDS, Fraksi PKS juga tidak mempersoalkan hal tersebut.

“Jika ada perubahan warna karena kebersamaan lebih diutamakan dan bagaimana nantinya program KDS benar-benar bisa dirasakan keberadaannya,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono. Ia mengatakan, bahwa Pemerintah Kota Depok tidak keberatan jika warna KDS diubah.

“Enggak maslah bagi kami, dan yang terpenting semua masukan teman-teman di DPRD kami laksanakan, baik dari evaluasi penerima hingga keberadaan koordinator kelurahan. Ini semua untuk kebaikan bersama,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here