Kisruh Pencalonan Ketua RW, Lurah Bojong Pondok Terong Merasa Diintervensi

246
Ibrahim H Yasin bersama rekan saat mendatangi Kantor Kelurahan

Cipayung | jurnaldepok.id
Pelaksanaan pemilihan Ketua RW di Kelurahan Bojong Pondok Terong (Boponter), Kecamatan Cipayung, dituding mendapatkan intervensi atau tekanan dari pihak tertentu.

Lurah Bojong Pondok Terong, Agus Suryana saat di konfrimasi wartawan mengatakan, ada dugaan pihak-pihak yang mengintervensi kepada dirinya terkait pelaksanaan pemilihan ketua RW.

“Kami juga mendapatkan intervensi, bahkan kami dilarang mencampuri pelaksanan ketua RT dan RW di wilayah,” ujarnya, kemarin.

Dia mengatakan, dirinya bukan ingin mencampuri pemilihan ketua RW akan tetapi bagaimana pelaksanaan pemilihan RW berjalan lancar dan aman.

Dia menambahkan, terkait adanya warga yang ditolak oleh panitia pelaksanaan pemilihan ketua RW, Agus mengatakan pihaknya sudah berkordinasi dengan bagian pemerintahan.

“Jika memang warga yang maju menjadi calon ketua RW sah-sah saja dan harus sesuai dengan Peraturan Walikota Depok No 13 Tahun 2021 Tentang Pedoma Pembentukan RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam salah satu poin menyebutkan, warga yang menjadi ketua RW tidak boleh menjabat sebagai pengurus Parta Politik.

“Terkait masalah ini kami sudah berkomunikasi dengan pemerintahan. Dimana hasilnya jika ada warga yang maju di pemilihan ketua RW dan tercatat sebagai pengurus partai politk bisa mendaftar ke panitia pemilihan,” terangnya.

Akan tetapi, sambungnya, sebelum dilakukan pemilihan ada catatan atau fakta integritas yang menyebutkan jika yang bersangkutan terpilih menjadi ketua RW maka harus mengundurkan diri dari jabatan partai politik.

Sementara itu Ibrahim H Yasin yang saat ini tercatat sebagai ketua RT di RW 10 mengatakan, kedatangannya ke Kantor Kelurahan Bojong Pondok Terong untuk melaporkan panitia pemilihan yang dinilai sudah mendzolimi dirinya.

Kejadian ini berawal saat dirinya mendaftarkan dirinya sebagai calon ketua RW 10 ke panitia pelaksana. Namun saat ingin mendaftar dengan membawa berkas yang lengkap sesuai dengan persyaratan tiba-tiba ditolak oleh pihak panitia pelaksana.

“Kami kaget mau mendaftar calon ketua RW 10 ditolak oleh panitia pemilihan dengan alasan yang dinilainya tidak masuk akal,” ungkapnya.

Dia mengatakan, menurut panitia dirinya ditolak maju sebagai calon ketua RW karena diduga sebagai pengurus dari salah satu parpol.

“Tidak benar saya sebagai pengurus parpol, jika benar tunjukan mana Surat Keputusannya, enggak benar itu,” tanggapnya.

Bahkan dirinya menegaskan kalau dirinya maju sebagai calon ketua RW sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Depok No 13 Tahun 2021 tentang pedoman Tentang Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

“Kami meminta kepada pihak kelurahan untuk memecat para panitia pemilihan ketua RW. Dan meminta kepada pihak kelurahan untuk membentuk kembali kepanitiaan pemilihan ketua RW yang baru agar pesta demokrasi di lingkungan RW 10 tidak cacat hukum, adil, jujur dan berjalan sukses lancar,” pungkasnya. n Aji Hendro

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here