Kejaksaan Ungkap Modus Yang Dilakukan Titik Nurhayati, Ternyata Begini Caranya

185
Pihak Kejaksaan Negeri Depok saat mencecar Titik Nurhayati dengan pertanyaan

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Depok, Mohtar Arifin membeberkan modus operandi yang dilakukan oleh mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Titik Nurhayati yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Depok 2015.

“Modusnya adalah melakukan konsprisasi dengan mengubah metode lelang menjadi Penunjukkan Langsung (PL),” ujarnya, kemarin.

Selanjutnya, kata dia, yang bersangkutan melakukan penyusunan nilai HPS hanya menyalin dari angka-angka yang sudah ada di Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) revisi 1 tanpa melakukan survey dan komunikasi secara langsung kepada pihak televisi, radio, dan media cetak untuk mencari harga pasar mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara.

“Untuk saat ini karena berbagai pertimbangan, salah satunya terkait persiapan pemilihan, mengingat tersangka ini salah satu Anggota KPU Jabar maka permintaan untuk tidak dilakukan penahan ditingkat kejaksaan diterima oleh kejaksaan,” paparnya.

Terkait hal itu, berkas pelimpahan tahap dua terhadap Titik sudah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Depok, pada Senin, (25/07).

“Bahwa benar hari ini (kemarin,red) kami melakukan tahap dua penelitian tersangka dan barang bukti atas inisial TN (42 tahun), mantan Ketua KPU Depok Tahun 2015,” katanya.

Lebih lanjut Arifin menjelaskan, usai pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), langkah selanjutnya adalah sesegera mungkin untuk melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor di Bandung.

“Agar kasus KPU Kota Depok ini cepat di sidangkan,” ucapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Mia Banulita, kata Arifin, telah menunjuk empat Jaksa Penuntut Umum terbaik Kejari Depok untuk menangani dan menyidangkan kasus KPU Kota Depok di Pengadilan Tipikor Bandung. Mereka adalah Kasie Pidsus, Mohtar Arifin, Dimas Praja, Adi Tapangan dan Alfa Dera.

“Untuk jaksa-jaksanya kami memang menunjuk terutama jaksa di Pidsus yaitu saya sendiri (Mohtar Arifi), Dimas Praja, Adi Tapangan dan Alfa Dera (Jaksa Intel),” paparnya.

Tersangka, kata dia, dikenakan psal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. n Rahmat Tarmuji | Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here