Awas! Penyimpangan Anggaran Pemilu, Wakil Wali Kota Ultimatum KPU Depok

71
Imam Budi Hartono

Sawangan | jurnaldepok.id
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono angkat bicara terkait kasus yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok, Titik Nurhayati atas dugaan kasus korupsi penyelewengan dana hibah pada Pilkada Depok 2015 silam.

“Kami berharap kerjasama KPU dengan kami di pemerintah dalam hal ini inspektorat bisa berkoordinasi terus, agar dana hibah yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujar Imam kepada Jurnal Depok, Selasa (26/07).

Ia menambahkan, terkait penggunaan anggaran pemilu 2024 semua sudah ada aturannya tinggal tatacara pelaporannya.

“Jangan sampai ada penyimpangan, ini yang paling penting. Pertanggungjawabannya harus secara jelas, terlebih itu sudah diatur mekanismenya oleh system admistrasi pemerintahan daerah,” paparnya.

Meski diakui penggunaan anggaran pilkada pada 2019 silam sudah baik, namun Imam tetap meminta agar semua pihak dapat ikut serta mengawasi hal tersebut.

“Mudah-mudahan di pemilu 2024 tidak bermasalah,” harapnya.

Sebelumnya, Mantan Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati yang saat ini menjadi Anggota KPU Provinsi Jawa Barat ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi.

Kasie Pidsus Kejari Depok, Mohtar Arifin kepada wartawan mengatakan, penetapan tersangka berawal dari KPU Kota Depok mendapatkan dana hibah dari Pemkot Depok berdasarkan Keputusan Wali Kota Kota Depok Nomor 903/116/Kpts/DPPKA/Huk/2015 sebesar Rp37.485.044.500 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

“Serta Keputusan Wali Kota Kota Depok nomor: 903/340/Kpts/DPPKA/Huk/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp 7.480.962.000 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh dua rupiah). Sehingga total Dana Hibah T.A 2015 sejumlah Rp 44.965.962.000 (empat puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah),” ujar Arifin dalam release nya yang diterima jurnaldepok.id, Senin (25/07) malam.

Dikatakannya, bahwa tersangka Titik Nurhayati telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalanggunaan wewenang selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok tahun 2015, bersama dengan saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH (telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 1812K/Pid.Sus/2017 tanggal 05 Oktober 2017) dalam menggunakan dana hibah atas kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye tahun 2015.

“Saat itu berupa pekerjaan debat terbuka pasangan calon dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015, sebagaimana telah diuraikan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 817.309.091,- (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah),” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pansus 2 DPRD Depok, Lahmudin Abdullah menuturkan, pihaknya sudah menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada 2024 mendatang.

Dalam pembahasan, terdapat beberapa masukan yaitu usulan besaran dana cadangan yang disampaikan oleh Pemkot Depok untuk kebutuhan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 senilai Rp 50 miliar.

“Ada juga sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan raperda dan naskah akademik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta komitmen bersama antara DPRD sebagai pemegang fungsi anggaran dengan usulan Pemkot Depok mengenai raperda dana cadangan,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here