Gawat! Mantan Ketua KPU Depok, Titik Nurhayati Ditetapkan jadi Tersangka Kasus PL Iklan

869
Kasie Pidsus Kejari Depok, Mohtar Arifin didampingi Jaksa Intel saat diwawancarai awak media

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Mantan Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati yang saat ini menjadi Anggota KPU Provinsi Jawa Barat ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi.

Kasie Pidsus Kejari Depok, Mohtar Arifin kepada wartawan mengatakan, penetapan tersangka berawal dari KPU Kota Depok mendapatkan dana hibah dari Pemkot Depok berdasarkan Keputusan Wali Kota Kota Depok Nomor 903/116/Kpts/DPPKA/Huk/2015 sebesar Rp37.485.044.500 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

“Serta Keputusan Wali Kota Kota Depok nomor: 903/340/Kpts/DPPKA/Huk/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp 7.480.962.000 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh dua rupiah). Sehingga total Dana Hibah T.A 2015 sejumlah Rp 44.965.962.000 (empat puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah),” ujar Arifin dalam release nya yang diterima jurnaldepok.id, Senin (25/07) malam.

Dikatakannya, bahwa tersangka Titik Nurhayati telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalanggunaan wewenang selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok tahun 2015, bersama dengan saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH (telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 1812K/Pid.Sus/2017 tanggal 05 Oktober 2017) dalam menggunakan dana hibah atas kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye tahun 2015.

“Saat itu berupa pekerjaan debat terbuka pasangan calon dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015, sebagaimana telah diuraikan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 817.309.091,- (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah),” paparnya.

Adapun modus operandinya, kata dia, adalah melakukan konsprisasi dengan mengubah metode lelang menjadi Penunjukkan Langsung (PL).

“Selanjutnya melakukan penyusunan nilai HPS hanya menyalin dari angka-angka yang sudah ada di Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) revisi 1 tanpa melakukan survey dan komunikasi secara langsung kepada pihak televisi, radio, dan media cetak untuk mencari harga pasar mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara,” tegasnya.

Lebih lanjut Arifin menjelaskan, usai pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), langkah selanjutnya adalah sesegera mungkin untuk melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor di Bandung.

“Agar kasus KPU Kota Depok ini cepat di sidangkan,” ucapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Mia Banulita, kata Arifin, telah menunjuk empat Jaksa Penuntut Umum terbaik Kejari Depok untuk menangani dan menyidangkan kasus KPU Kota Depok di Pengadilan Tipikor Bandung. Mereka adalah Kasie Pidsus, Mohtar Arifin, Dimas Praja, Adi Tapangan dan Alfa Dera.

“Untuk jaksa-jaksanya kami memang menunjuk terutama jaksa di Pidsus yaitu saya sendiri (Mohtar Arifi), Dimas Praja, Adi Tapangan dan Alfa Dera (Jaksa Intel),” paparnya.

Tersangka, kata dia, dikenakan psal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here