Tak Mau Dieksekusi, Polemik Pasar Kemirimuka Hingga Kini Belum Tuntas

116
Kasatpol PP saat bernegosiasi dengan para pedagang Pasar Kemirimuka

Beji | jurnaldepok.id
Ketua Paguyuban Pedagang Tradisional Margonda (PPTM), Yaya Barhaya kepada wartawan mengatakan, pihak PT Petamburan Jaya Raya dan sejumlah pedagang mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tak punya wewenang untuk menertibkan pedagang di Pasar Kemirimuka.

“Sebab, lahan Pasar Kemirimuka bukan aset negara, yang bikin situasi semakin tidak jelas adalah pemkot tak pernah mengajak perwakilan PT Petamburan dan pedagang untuk berdialog. Tidak ada sama sekali walaupun ada surat, tapi kan mustinya diskusi dulu, jangan langsung surat 24 jam diberi waktu pedagang (kosongkan) bagaimana, dipindahkannya kemana. Memang Bapak akui, pedagang ini milik pemda, tapi kan tanahnya milik PT. Monggo, silahkan bawa pedagang ini, kemana kek pindahin,” ujarnya, kemarin.

Tapi kalau Pemda mau kerjasama, kata Yaya, maka sebaiknya mengakui dan jujur bahwa tanah ini milik PT Petamburan.

“Lakukan dialog dengan PT, yang penting pedagang saya jangan di apa-apain, bangun pasar kembali, kan itu bener gitu loh. Kalau pemda ini kan mesti beli, berjuangnya panjang, tapi kalau PT ini kan tinggal eksekusi, serahkan kembali ke PT, bangun,”katanya.

Pasar tradisional ini, kata dia, harus dibangun karena yang merasakan manfaatnya pun pemerintah daerah pula.

“Fasilitas apa yang tidak ada di negara ini, minta dong ke PT gitu loh. Jalan aksesnya bagusin, fasilitasnya perbaiki, pemda apa maunya? Retribusi sampah, kan begitu dong, jangan dipersulit,” paparnya.

Yang jelas, lanjut Yaya, pihaknya akan sangat kooperatif terkait persoalan ini.

“Ya sangat (kooperatif). Kalau sekarang kan pedagang lebih pintar, karena dulu mereka tidak tahu (ini aset siapa), nah kalau sekarang sudah tahu mereka, bahwa kepemilikan lahan milik PT Petamburan dan plang sudah dipasang, cuma eksekusi belum dijalankan,” jelasnya.

Yaya menambahkan, dalam proses sidang pun, soal kepemilikan lahan Pemkot Depok sudah kalah sebanyak 13 kali di pengadilan.

“Yang jelas mah dia artinya kan bahwa ini kepemilikan milik pemda, suratnya keluarin dong bang, klo milik pemda legalitasnya tunjukin. Negara ini butuh surat, bukan butuh cerita,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Kota Depok, Supian Suri mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan mediasi untuk mencari solusi atas persoalan ini. Karena itulah, upaya penertiban tidak bisa dilakukan secara mendadak.

“Karena kalau melakukan penertiban, kami tetap menghitung di lapangan ada situasi-situasi yang dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya tadi mereka masih berkenan untuk bermediasi, ngobrol, menunjuk perwakilan, ya kami coba bangun komunikasi dengan persuasif dulu. Mudah-mudahan dengan ini nanti apa yang menjadi cita-cita mewujudkan Pasar Kemiri yang nyaman, situasinya dan semuanya. Ya mudah-mudahan bisa terwujud tanpa harus diawali dengan hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here