Berdiri di Daerah Terlarang, Bangunan Liar Dibongkar Paksa Satpol PP

161
Petugas Satpol PP saat menertibkan bangunan liar di wilayah Cipayung

Cipayung | jurnaldepok.id
Bangunan liar yang dijadikan lokasi usaha dan berdiri di ruang terbuka hijau (RTH) di Jalan Cipayung Hek, Kecamatan Cipayung, Rabu (29/6) ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok.

Kasat Pol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny mengatakan, sebanyak delapan bangunan yang digunakan para pedagang berjualan di atas RTH dibongkar petugas.

“Para pedagang yang mendirikan bangunan semi permanen ada sebanyak delapan unit dibongkar langsung petugas Satpol PP gabungan dari Kecamatan Cipayung dan Balai Kota Depok,” ujarnya, Rabu (29/06).

Selain itu, sambungnya, pelanggaran para pedagang adalah karena menempati area RTH atau berdiri di atas bibir sungai.

“Sebetulnya sebagai pelaksana penertiban langsung dibawah Kecamatan Cipayung pimpinan Camat. Pol PP Kota Depok di lokasi hanya memback up selama penertiban agar lancar tanpa ada perlawanan,” tuturnya.

Berdasarkan aturan, lanjut Lienda, pelanggaran RTH yaitu tidak boleh ada kegiatan aktifitas dan berjualan

“Kepada masyarakat diminta untuk mentaati peraturan yang ada dan ketertiban umum di masyarakat supaya tidak ada yang berjualan atau berdagang,” katanya.

Untuk itu Lienda mengapresiasi Camat Cipayung atas langkah penertiban bangunan liar yang ada di wilayahnya.

Lurah Bojong Pondok Terong, Agus Suryana mengatakan, penertiban dilakukan Satpol PP dengan menggunakan alat berat.

Dikatakannya, banguan memang melanggar karena berada di bantaran Kali Baru sehingga dikhawatirkan selain mengganggu arus lalulintas juga berbahaya.

“Penertiban bangunan dilakukan petugas dari satpol PP Kota Depok dibantu petugas Satpol PP yang berada di wilayahnya. Keberadaan bangunan milik pedagang tersebut melanggar Perda no 16 Tahun 2012,” tandasnya.

Camat Cipayung, M Nurdin mengatakan, penertiban bangunnan tersebut dilakukan setelah diberikan peringatan dua kali 24 jam untuk membongkar bangunan sendiri.

“Bangunan tersebut melanggar Perda 16 tahun 2012 tentang pembinaan dan pengawasan ketertiban umum Pasal 14 yang berbunyi, setiap orang atau badan dilarang berjualan di trotoar di jalan jembatan penyeberangan, pinggir rel dan bantaran sungai,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here