Ditemukan Pasal-pasal Bermasalah, Mahasiswa UI Gelar Aksi Demo Tolak RKUHP

37
Aksi demo mahasiswa UI menolak RKUHP

Beji | jurnaldepok.id
Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi pernyataan sikap di depan Gedung DPR RI pada, Selasa (28/6) siang untuk melawan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tinggal menunggu disahkan oleh DPR.

Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo mengatakan, BEM UI bersama berbagai elemen masyarakat sipil telah membuat pernyataan sikap yang bertuliskan apabila presiden dan DPR RI tak kunjung membuka draft terbaru, berikan ruang partisipasi penuh, dan buang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP.

“Maka dalam kurun waktu 7 x 24 jam sejak 21 Juni 2022, kami siap turun aksi ke jalan untuk menjemput Ketua DPR RI keluar dari Senayan dan meminta Presiden Jokowi memberikan pernyataan tegas,” ujarnya, Selasa (28/06).

Pernyataan sikap mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Kawal RKUHP yakni, pertama mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat, serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik.

“Kedua, kami menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial,” paparnya.

Ketiga, apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 x 24 jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, pihaknya siap turun ke jalan dengan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan 2019 lalu.

Bayu mengatakan, walau berbagai cara telah dilakukan termasuk audiensi dan aksi simbolis, tetapi pemerintah tidak merespons sama sekali ketiga tuntutan tersebut.

“Kini draf RKUHP belum dapat diakses oleh publik. Kedua, pembahasan mengenai pasal-pasal yang melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara masih tidak dibuang. Dengan tidak terpenuhinya kedua poin tuntutan, poin ketiga tuntutan telah menerangkan secara jelas sikap aliansi atas ketidakpedulian pemerintah dan DPR RI,” tegasnya.

Dia mengatakan, berbagai elemen masyarakat sipil akan melangsungkan demonstrasi yang lebih masif daripada penolakan yang terjadi sebelumnya.

“Kami akan menjemput Ketua DPR RI dan turut meminta Presiden RI untuk memberikan jawaban atas semua tuntutan kami. Kami tetap menuntut atas keterbukaan draf RKUHP, keterlibatan masyarakat yang sejati dalam perancangan RKUHP, dan segera membuang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP yang turut mengancam HAM dan demokrasi,” pungkasnya. n Aji Hendro

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here