Marggonda | jurnaldepok.id
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan, selain melakukan mutasi dan promosi jabatan pada eselon III, dirinya juga akan melakukan rotasi terhadap eselon II atau setingkat kepala dinas.
“Saat ini kami masih proses izin ke KASN terkait masalah kocok ulang (rotasi,red) untuk eselon II, karena ada beberapa problem yang harus kami tangani. Untuk tahun ini ada satu eselon II yang akan memasuki masa pensiun yakni Ibu Novarita (BKPSDM), itu harus diisi,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, kemarin.
Lalu di Maret tahun depan, sambungnya, ada lagi yakni seorang Asisten (Usman Haliyana) dan beberapa orang lagi ASN yang eselon II memasuki masa pensiun.
“Dengan kosongnya beberapa pejabat eselon II, maka ada antren untuk mengisi jabatan yang kosong. Begitu juga untuk eselon III, mereka enggak bisa naik karena melihat yang kosong untuk eselon IIIa nya,” paparnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, jika Novarita yang saat ini menjabat Kepala BKPSDM memasuki masa pensiun, maka dapat dirotasi dengan pejabat lainnya.
“Kalau ia pensiun nanti bisa ditukar, bisa dirotasi dinas apa yang akan dilelang. Misalnya, Bu Nova pensiun, Bu Ety (DLHK) masih menjabat, berarti Bu Ety bisa kami pindahkan ke BKPSDM, yang kosong kan berarti DLHK, maka nanti Kepala DLHK yang akan kami lelang,” terangnya.
Dari itu, pihaknya hingga kini masih menunggu persetujuan dari KASN. Selain itu, mutasi, rotasi dan promosi jabatan juga baru dilakukan enam bulan lalu.
“Baru enam bulan kami melantik eselon II, sementara aturannya eselon IIb itu minimal satu tahun bisa dirotasi lagi, itu pun jika ada catatan-catatan,” katanya.
Namun begitu, Idris belum bisa memastikan apakah mutasi, rotasi dan promosi jabatan bisa dilakukan di akhir bulan ini.
“Itu semua tergantung KASN, kalau KASN nya cepat ya bisa cepat. Kami tidak mau melanggar aturan karena kami memiliki bapak (Kemendagri) dan KASN, jadi tidak boleh melanggar,” jelasnya.
Idris juga menegaskan, jika rotasi dilakukan menunggu satu atau 1,5 tahun ke depan, maka dipastikan sudah tidak bisa lagi.
“Karena tahun depan sudah masuk tahun politik, Oktober dan November 2023-2024 tidak bisa lagi kami melantik. Bisa saja ada aturan baru. Pesannya cuma satu, ASN harus netral enggak boleh berpolitik,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
