Aduh…Mobil Dinas Terjaring Razia, Ternyata Belum Bayar Pajak

251
Petugas gabungan saat menjaring kendaraan yang belum membayar pajak

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Aparat gabungan yang melakukan razia terhadap penunggak pajak kendaraan memberhentikan satu unit kendaraan dinas lantaran kedapatan belum membayar pajak atau kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU).

Mobil dinas tersebut memiliki pelat nomor B-114-ZQN 11-21 dengan masa berlaku tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) hingga November 2021 distop di Jalan Siliwangi.

Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, Kompol David Purba mengatakan, bahwa pihaknya menemukan pelat nomor kendaraan mobil tersebut masa berlakunya telah kedaluwarsa.

“Mobil dinas tadi ada yang terjaring dari pemda, tapi sudah kami imbau yang bersangkutan untuk segera menghubungi pimpinannya untuk membayar pajak,” ujarnya, kemarin.

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Depok 1, Dadi Darmadi membenarkan penjaringan tersebut.

“Tadi satu itu masalahnya hibah kendaraan, kalau pelat merah berdasarkan anggaran kantor. Biasanya pelat merah terkena kami kasih surat pernyataan akan melakukan itu (pembayaran,red). Kalau pelat merah sudah tercatat datanya, kami tinggal lapor bosnya saja,” tandasnya.

Dalam dua hari razia ini, lanjut Dadi, kendaraan pelat merah yang terjaring di bawah 10. Dia menyebut proses pembayaran untuk kendaraan tersebut melalui proses yang panjang.

“Nah itu, kalau untuk penertiban plat merah tidak sederhana. Kalau kendaraan plat hitam, pemiliknya jelas yang bersangkutan pasti pemilik kami bisa langsung proses mau bayar atau kapan. Kalau plat merah kami harus runut dulu sejarahnya, banyak,” katanya.

Razia gabungan itu berlangsung sejak tiga hari. Dimana Dispenda Depok menargetkan Rp 462 miliar serapan anggaran dari pajak kendaraan. Pendapatan tersebut tersebar dari enam kecamatan, yakni Tapos, Cimanggis, Sukmajaya, Cilodong dan Pancoran Mas.

“Kalau kami dari Samsat Depok 1 yang membawahi 6 kecamatan itu targetnya untuk tahun ini (seluruh) kendaraan saja Rp 462 miliar. Kemudian kalau digabungkan dengan pajak daerah lainnya sekitar Rp 910 miliar, itu total keseluruhan Depok 1,” pungkasnya. n Aji Hendro

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here