Kader PSI Keberatan jika Depok Bergabung ke DKI Jakarta, Ini Alasannya

386
Wali Kota Depok (kanan) saat berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta

Margonda | juurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok diimbau untuk meninjau kembali wacana Depok untuk bergabung dengan DKI Jakarta.

Karmila Sari, Srikandi Akar Rumput Depok menegaskan bahwa sejarah Kota Depok terjadi akibat UU Otonomi Daerah 1999 yang sebelumnya bagian dari Kota Bogor.

“Menyikapi wacana Depok untuk bergabung dengan DKI Jakarta menjelang Pilpres dan Pilkada 2024, kami menilai merupakan sebuah agenda politik praktis,” ujarnya, kemarin.

Mengingat, kata dia, saat ini sedang berjalan pembangunan IKN di Kalimantan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Kabinet Indonesia Maju dan telah diterbitkannya Perpres No 60 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Jabodetabek-Punjur.

“Bahwa sejatinya Presiden Jokowi sudah memikirkan tentang Tata Ruang di wilayah Depok dan sekitarnya sebelum pencanangan pembangunan IKN yang dihadiri oleh Para Gubernur yang mewakili se-Indonesia,” paparnya yang juga merupakan kader PSI.

Tentang penataan kawasan danau di Depok, kata dia, Perpres No 60 thn 2021 tentang penyelamatan ekosistem dan sempadan danau prioritas nasional Presiden Jokowi sudah menerbitkan.

“Tinggal bagaimana peran penting Kepala Daerah Kota Depok dan Provinsi Jabar untuk mengkristalisasi usulan revitalisasi 600 lebih danau yang berada di Jabar untuk diajukan ke Prioritas Nasional sebagai penguat APBD sebelum dan sesudah IKN di Kalimantan,” katanya.

Ia menambahkan, tentang latar belakang sejarah Kota Depok dan segenap potensi Cagar Budaya yang tersebar di 11 kecamatan, Pemkot Depok melalui Wali Kota dan Disporyata dan Kebudayaan sudahkah menginventarisir sejumlah aset Cagar Budaya.

“Serta mengusulkan kepada Balai Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar yang memiliki histori dengan Provinsi Jawa Barat dan Banten serta melibatkan para ilmuwan, budayawan, sejarawan, serta berkordinasi dengan Kemendikbud untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional,” paparnya.

Dikatakannya, menggabungkan Kota Depok dengan DKI Jakarta sebaiknya bukan karena kesamaan partai politik yang memenangkan figurnya menjadi kepala daerah di sebuah wilayah.

“Karena jika berpedoman pada hal tersebut maka masyarakat umum akan menilai bahwa yang terpikirkan hanya kepentingan parpol dan kekuasaan, bukan pada tataran mewujudkan Kota Depok yang sejahtera untuk masyarakatnya tanpa mendahulukan kepentingan parpol dan kekuasaan. Untuk itu ada baiknya benar-benar ditinjau wacana Depok gabung ke DKI Jakarta,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengaku siap jika Depok nantinya harus bergabung dengan DKI Jakarta.

“Kami akan tunggu, ini menyangkut kebijakan pimpinan negara sangat terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara dan terkait juga dengan pembicaraan bagaimana Jakarta ke depan,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, kemarin.

Hal tersebut, sambungnya, sudah dibahas dan dibicarakan oleh pimpinan negara dan sebagai kepala daerah dirinya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan negara.

“Sumbangan-sumbangan pemikiran sudah kami sampaikan, kami akan ikut kebijakan pimpinan. Jika diminta gabung ke DKI ya kami akan gabung, jika diminta tetap di Jawa Barat ya tetap. Bisa juga bikin provinsi sendiri Bogor Raya atau Provinsi Depok Raya. Itu akan dibicarakan setelah 2024,” paparnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here