Setelah Masuk Bamus, Bola Panas Interplasi Ada di Tangan Ketua DPRD

113
Ketua DPRD Depok saat menandatangani berita acara pengesahan dua Raperda

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Setelah surat interplasi yang ditandatangani oleh masing-masing ketua fraksi diserahkan ke Ketua DPRD Depok, kini tinggal menunggu proses dari badan musyawarah (Bamus) untuk segera memprosesnya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Dan Politik Kota Depok, Bernhard menegaskan kembali bahwa mekanisme pengajuan hak interpelasi harus diputuskan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok.

“Jika tidak dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok, maka usulan hak interpelasi tidak sah dan cacat hukum. Jadi bolanya di ketua DPRD,” ujarnya, kemarin.

Sebenarnya, kata dia, hak interpelasi itu tidak bisa menjatuhkan atau melengserkan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

“Jika hak interpelasi yang diajukan DPRD Kota Depok tidak efektif untuk meminta penjelasan Wali Kota/Wakil Wali Kota atas kebijakannya yang realitas serta tidak berdampak luas dan menimbulkan persoalan pada warga Depok, maka hak interpelasi itu tak ada manfaatnya dan boleh dibilang gagal,” paparnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari mengatakan, berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 27 ayat 6 jo PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kota dan kabupaten sudah sangat jelas.

“Bahwa mekanisme hak interplasi disampaikan kepada pimpinan DPRD. Setelah itu kemudian akan diagendakan dalam rapat badan musyawarah yang membahas penentuan waktu pembicaraan interplasi dalam rapat paripurna berikutnya,” ujar Yeti menanggapi usul hak interplasi pada rapat paripurna.

Hal tersebut, kata dia, diperdalam pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 27 ayat 6 jo PP Nomor 12 Tahun 2018.

“Jadi kalau selama ini tatib kita berpedoman pada PP Nomor 12 tapi muaranya yakni Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003,” paparnya.

Setelah penerimaan usulan hak interplasi, sambungnya, akan diagendakan dalam rapat paripurna kemudian akan dilakukan rapat paripurna terkait interplasi.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo mengungkapkan, hak interplasi bukan suatu hal yang luar biasa.

“Interplasi tidak akan membuat Depok kiamat, artinya jangan bicara teknis, kita dengarkan dulu pendapat ketua DPRD menyikapi surat interplasi. Apakah ketua DPRD akan mengagendakan itu di bamus atau bagaimana,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Depok, H TM Yusufsyah Putra mengatakan, pihaknya bersama pimpinan DPRD akan menindaklanjuti surat interplasi itu sesuai tataib nomor 1 tahun 2020.

“Jadi, kami akan menindaklanjuti,” tanggapnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here