5 Fraksi Kena Prank, Demokrat & PPP Urungkan Niat untuk Mengusulkan Hak Interplasi

401
Ketua Fraksi DPP, Edi Sitorus saat melakukan intrupsi dalam paripurna

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan (DPP) DPRD Kota Depok yang merupakan dua partai pengusung pasangan Wali-Wakil Wali Kota Depok, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono di pilkada lalu, akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengajukan hak interplasi kepada Wali Kota Depok terkait kisruh Kartu Depok Sejahtera (KDS).

Padahal, sedari awal Fraksi DPP bersama lima fraksi lainnya yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PAN dan Fraksi PKB-PSI bersama-sama ‘satu perahu’ untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Depok. Ini mengindikasikan bahwa Fraksi DPP tetap solid dalam mendukung pasangan Idris-Imam.

“Kami tetap menghargai perjuangan teman-teman yang mengusulkan interplasi. Bahwa interplasi adalah hak dari anggota dewan, harapan kami bahwa KDS itu sesuatu yang harus disampaikan. Kami berharap, tadinya sesuai tata tertib DPRD pasal 98 tentang hak interplasi disampaikan dulu kepada pimpinan DPRD, nanti pimpinan DPRD membawa di dalam rapat banmus untuk membahas dan memperdalamnya,” ujar Edi Sitorus, Ketua Fraksi DPP saat rapat paripurna, Selasa (17/05).

Selanjutnya, kata dia, pihaknya telah mendapatkan surat dari pimpinan DPRD, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Komisi D kepada pimpinan DPRD ternyata sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam hal ini wali kota.

“Pemerintah daerah juga sudah memberikan surat kepada pimpinan DPRD agar dibuatkan agenda untuk pembahasan terkait KDS. Harapan kami DPRD sebagai lembaga pengawas, bahwa kita perlu mendengarkan dahulu keterangan pemerintah. Karena dalam suratnya wali kota telah menjadwalkan pembahasan terkait KDS,” paparnya.

Ditegaskan Edi, bahwa Frkasi DPP tidak sepakat dengan kalimat pemakzulan.

“Karena ini nanti konteksnya sudah berbeda, permintaan pendapat dan pemakzulan ini jauh berbeda. Tidak ada dalam interplasi itu kemudian ada pemakzulan,” terangnya.

Di dalam rapat fraksi, sambungnya, pihaknya bukan tidak menghargai perjuangan anggota dewan yang mengajukan hak interplasi.

“Tapi kami yang terdiri dari lima orang anggota Frkasi DPP menyatakan kami tidak menandatangani usulan untuk interplasi,” tegasnya yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok.

Ketika dikonfirmasi usai paripurna Edi mengungkapkan, meski partainya bersama PPP merupakan partai pengusung Idris-Imam, namun mereka tetap memiliki komitmen untuk mengawal program dan janji kampanye hingga 2026 mendatang.

“Namun tetap kami kontrol dan kritisi kebijakannya, bukan berarti kami diam saja ketika ada yang kurang pas di masyarakat,” terangnya.

Sekretaris Fraksi DPP, Mazhab HM menambahkan, asal muasal terjadinya hak interplasi dikarenakan kerasnya sikap Ketua DPRD Depok dalam merespon pertanyaan teman-teman.

“Sebetulnya bukan persoalan KDS pada saat tanggal 27 April, tapi lebih kepada sikap ketua DPRD. Pada saat itu ketua DPRD kurang tegas hingga menimbulkan mosi tidak percaya yang sebetulnya mosi tidak percaya itu juga tidak dikenal di dalam ketetanegaraan kita,” tandasnya.

Ketika ada persoalan yang tidak lurus, kata dia, maka pihaknya berkewajiban untuk meluruskannya.

“Terkait interplasi untuk Frkasi DPP belum ada kata mencabut dan lain sebaginya, karena baru diusulkan hari ini (kemarin,red). Dalam pengusulannya pun tidak harus 38 orang cukup tujuh orang saja,” jelasnya.

Surat interplasi yang telah dilayangkan kepada ketua DPRD, kata dia, kemudian nantinya dibahas di banmus, apakah mereka menyetujui atau tidak.

“Jika disetujui, maka ada yang namanya paripurna interplasi. Baru di situlah kami memutuskan ikut atau tidak interplasi, kalau sekarang belum bisa dikatakan mendukung atau mencabut,” ungkapnya.

Mazhab yang merupakan Ketua DPC PPP Kota Depok mengatakan, fraksinya setelah mendapatkan surat dari wali kota terkait KDS yang meminta jadwal untuk membahas hal tersebut.

“Maka sikap kami interplasi tidak perlu lagi dilakukan, karena surat wali kota sudah sampai ke DPRD tinggal dijadwalkan. Artinya, tinggal menjawab surat itu dan dijadwalkan untuk rapat, tidak perlu melalui interplasi. Kami bukan tidak mendukung interplasi, namun tuntutan kami untuk membalas surat dari DPRD sudah dipenuhi oleh pemerintah kota,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here