Gawat! Jika Mosi Tidak Percaya & Interplasi Terjadi, Dana Aspirasi Dewan Dipastikan Hilang

386
Ketua DPRD Depok, H TM Yusufsyah Putra (tengah) saat memimpin rapat paripurna

Margonda | jurnaldepok.id
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Dan Politik Kota Depok, Bernhard mengungkapkan bahaya mosi tidak percaya dan hak interplasi yang dilakukan oleh Anggota DPRD Depok terhadap Ketua DPRD Depok dan Wali Kota Depok.

Bernhard menjelaskan, bahya bukan untuk ketua DPRD maupun wali kota, melainkan bahaya untuk Anggota DPRD itu sendiri yang mengajukan mosi tidak percaya dan hak interplasi.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan anggota DPRD. Artinya, kedudukan DPRD dan Kepala Daerah beserta jajarannya adalah sejajar, bersama-bersama, sebagai mitra,” ujarnya kepada Jurnal Depok, Kamis (12/05).

DPRD, kata dia, adalah elemen Pemerintah Daerah.

“Mekanisme hak interpelasi bukan instrumen melakukan impeachment kepada Wali Kota. Mosi tidak percaya kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota memiliki implikasi politik dan hukum,” paparnya.

Dikatakannya, hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Apakah hak interpelasi yang diusulkan di atas memenuhi rumusan atau limitatif tersebut di atas?. Perlu dikaji ulang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,” jelasnya.

Bernhard yang juga menjabat Anggota DPRD Depok periode 2014-2019 mengungkapkan, mekanisme pengajuan hak interpelasi harus diputuskan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok.

“Jika tidak dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok, maka usulan hak interpelasi tidak sah dan cacat hukum,” tegasnya.

Sebenarnya, kata dia, hak interpelasi itu tidak bisa menjatuhkan atau melengserkan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

“Jika hak interpelasi yang diajukan DPRD Kota Depok tidak efektif untuk meminta penjelasan Wali Kota/Wakil Wali Kota atas kebijakannya yang realitas serta tidak berdampak luas dan menimbulkan persoalan pada warga Depok, maka hak interpelasi itu tak ada manfaatnya dan boleh dibilang gagal,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika DPRD Depok menolak pembahasan RAPBD itu tidak ada masalah. Karena jika DPRD Depok menolak, maka Wali Kota Depok tetap bisa mengeluarkan Peraturan Wali Kota untuk menjalankan APBD tahun berikutnya.

“Wali kota bisa memakai format anggaran sebelumnya tanpa harus melalui mekanisme di DPRD,” katanya.

Justru, Bernhard mewanti-wanti kepada anggota dewan dan enam fraksi yang telah melayangkan mosi tidak percaya akan bahaya mosi tidak percaya dan interplasi, dikarenakan mereka akan mendapat kerugian yang besar.

“Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kerap mandek ketika tidak tercapai kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD. Bahwa kepala daerah tidak ragu mengambil jalan buntu alternatif dalam mengesahkan APBD tanpa persetujuan DPRD, jika memang pihak legislatif tidak memberikan sepakat. APBD yang disahkan tanpa melalui perda akan tetap sah secara hukum. Perencanaan anggaran juga dinilai lebih jelas. Maka Wali Kota bisa mengeluarkan Perwal,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Bernhard juga menjelaskan jika mosi tidak percaya dan hak interplasi sampai terjadi, maka tidak ada lagi dana aspirasi untuk anggota dewan.

“Enggak ada lagi itu yang namanya pokir-pokir dewan di APBD. Sudah pasti, karena penyusunan rencana anggaran kan dilakukan oleh wali kota dan TAPD,” tukasnya.

Kesimpulannya, kata dia, mosi tidak percaya dan hak interplasi tidak akan efektif dan menghambat pembangunan di Kota Depok.

“Jelas tidak efektif. Selain itu juga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga menyoroti sikap enam fraksi di DPRD Kota Depok yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat Persatuan Pembangunan dan Fraksi PKB-PSI yang melakukan mosi tidak percaya dan menolak memimpin rapat paripurna yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Depok, H TM Yusufsyah Putra adalah tidak memiliki alasan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Tata Tertib DPRD.

“Rapat Paripurna adalah sah menurut hukum. Pasalnya, surat undangan rapat paripurna ditandatangani oleh ketua. Karena posisi ketua tidak dalam posisi berhalangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan memiliki Legal Standing memimpin Rapat Paripurna,” terangnya.

Ia menegaskan, demikian juga dalam penentuan ketua DPRD mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Aturan ini juga memiliki turunanya di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018. Pada Pasal 164 ayat 3 tertulis ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota,” ucapnya.

Pasal tersebut, sambungnya, secara tekstual menyatakan yang menjadi pimpinan adalah partai yang memiliki kursi terbanyak di DPRD. Begitu juga untuk kursi wakil dan kepemimpinan dibawahnya. Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD dalam hal partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Bukan Anggota DPRD Depok dari fraksi-fraksi. Karena pemberhentian Ketua DPRD Depok adalah kewenangan partai politik pemenangan pemilu tahun 2019 yaitu PKS. Jadi tidak ada alasan fraksi-fraksi di DPRD Depok untuk mengusulkan pemberhentian Ketua DPRD Kota Depok,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here