Sakti! Dikeroyok 6 Fraksi Ketua DPRD Gagal Dijegal, Apa Kabar Mosi Tak Percaya & Interplasi?

1678
Ketua DPRD Depok, H TM Yusufsyah Putra saat mempin paripurna, kemarin

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Enam fraksi yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat Persatuan Pembangunan dan Fraksi PKB-PSI gagal melakukan penjegalan terhadap Ketua DPRD Kota Depok, H TM Yusufsyah Putra untuk tidak memimpin rapat paripurna yang beragendakan penutupan masa sidang pertama tahun sidang 2022 serta pembukaan masa sidang kedua tahun sidang 2022 dan pembentukan pergantian AKD DPRD Depok.

Seperti sudah diprediksi, rapat paripurna yang digelar secara langsung dan virtual berjalan alot. Dimana, para ketua fraksi dan Anggota DPRD terus melakukan hujan intrupsi agar ketua DPRD tidak memimpin rapat paripurna.

Bahkan, enam fraksi sedari awal sudah melayangkan surat mosi tak percaya kepada ketua DPRD yang dilayangkan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD).

“Mosi tidak percaya yang kami sampaikan ini bukan untuk menghilangkan kedudukan PKS sebagai Ketua DPRD, tidak. Bahwa Ketua DPRD tetap dari Fraksi PKS, terkait mengenai siapa orangnya itu keputusan PKS,” ujar Babai Suhaimi, Anggota DPRD Depok, Selasa (10/05).

Babai menambahkan, mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh enam fraksi terkait leadership ketua DPRD dalam memimpin paripurna.

“Makanya kami sampaikan ke BKD, nanti BKD yang akan berkomunikasi. Kalau PKS mengatakan beri kesempatan, maka kesempatan itu nantinya ada di BKD. Silahkan Pak Ketua mengklarifikasi kenapa itu bisa terjadi,” paparnya.

Jadi, kata dia, mosi tidak percaya bukan tidak ada landasannya namun landasannya jelas yakni tatib dan kode etik DPRD.

“Ketika ketua sudah melanggar maka harus kami tegur agar tidak lagi melanggar, ini kan tujuannya baik. Yang kami usulkan bukan adu kekuatan dan menang atau kalah. KDS kita sepakati bersama, pemerintah dan DPRD sepakat, itu program kita bersama. Untuk itu kewajiban DPRD mendorong KDS berjalan dengan baik tapi tidak dipolitisasi untuk kepentingan politik dari salah satu pihak,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Anggota dan Ketua Fraksi PKS menegaskan keberatannya, bahwa Putra merupakan Ketua DPRD Depok yang sah dan tidak bisa diberhentikan untuk tidak memimpin rapat paripurna.

“Terkait mosi tidak percaya harus ada tahapan yang dilalui dan Pak Putra sebagai Ketua DPRD harus dimintai pendapatnya, karena secara kejiwaan manusia ketika memimpin rapat kan berbeda. Kalau bicara azas keadilan dan keberpihakan menurut kami itu debat table. Pak Putra merupakan repersentasi dari PKS dan kami menilai saat beliau memimpin rapat tidak ada keberpihakan dan berdasarkan azas keadilan,” ungkap Hafidz Nasir, Ketua Fraksi PKS.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Fraksi PKS, Qurtifa Wijaya. Ia justru mempertanyakan azas keadilan ketika mosi tidak percaya yang baru saja dilayangkan dan belum diproses oleh BKD langsung menjegal ketua DPRD untuk tidak memimpin paripurna.

“Dari itu kami meminta kepada ketua untuk meneruskan memimpin sidang dengan agenda yang ada dan kami menganggap desakan terhadap ketua untuk menyerahkan pimpinan sidang itu sesuatu yang tidak mendidik dan sangat tidak bagus,” tandasnya.

Dikatakannya, pandangan yang dilayangkan belum tentu benar dan harus dibantu dengan alat uji, serta tidak perlu mengungkapkan dengan bahasa kebesaran hati dan kelegowoan.

“Itu tidak perlu. Kami meminta ketua DPRD yang sah dan terus memimpin paripurna, kami tidak sepakat seandainya ada permintaan agar ketua menyerahkan pimpinan sidang kepada wakil ketua,” tegasnya.

Hujan intrupsi yang menyerang ketua DPRD untuk tidak memimpin paripurna akhirnya mereda setelah Wakil Ketua DPRD Depok, H Tajudin Tabri dan Hendrik Tangke Allo mengendur dan menyerahkan sepenuhnya kepada ketua DPRD.

Atas berbagai pertimbangan, Ketua DPRD Depok, H TM Yusufsyah Putra akhirnya tetap memimpin rapat paripurna.

“Berkenaan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Anggota DPRD Depok untuk melepaskan atau memberikan delegasi kepada wakil pimpinan berkenaan dengan paripurna hari ini (kemarin,red), bahwa peristiwa 27 April lalu belum ada keputusan dan baru berargumentasi,” ungkapnya.

Dikatakannya, saat itu dirinya tidak mengambil keputusan bahwa pengagendaan KDS itu ditolak dirinya.

“Itu bisa dilihat dari voice the teks, berkenaan hal itu kami tidak pernah mengatakan bahwa agenda KDS untuk dimasukan ke paripurna 27 April itu kami tolak untuk dimasukan, tetapi saat itu masih berargumentasi dan berujung enam fraksi walk out. Dari itu, untuk paripurna hari ini tetap saya yang pimpin dan terimaksih atas masukannya,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan, dinamika yang terjadi sudah cukup banyak dan harus menghargai apapun pendapat yang disampaikan oleh anggota fraksi.

“Terlepas pandangan setuju atau tidak, tapi itu adalah sikap fraksi yang disampaikan. Proses pengajuan mosi tak percaya terkait adanya dugaan tata tertib dan kode etik, kami yakin ini akan tetap berproses, kita kawal sama-sama sampai BKD mengambil keputusan tentunya dengan aturan dan kode etik yang berlaku,” tukasnya.

Hendrik menyadari, agenda paripurna yang masih panjang terkait program-program kerakyatan jika tidak segera dibahas maka akan terhambat.

“Kita sudah dengarkan statement ketua DPRD, kita hormati dan kita hargai itu, sebagai ketua DPRD dan sebagai pimpinan sidang, kami mohon kelegowoan kita semua berbesar hati untuk memberikan kesempatan ketua DPRD agar tetap memimpin paripurna sambil menunggu keputusan BKD terkait laporan dari anggota DPRD,” ucapnya.

Sebelumnya, enam fraksi di DPRD yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat Persatuan Pembangunan dan Fraksi PKB-PSI melayangkan mosi tak percaya terhadap Ketua DPRD Depok, H TM Yusufsyah Putra.

Hal itu bermula ketia dirinya memimpin rapat paripurna pada 27 April lalu yang berakhir ricuh lantaran persoalan Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang diduga dipolitisasi. Bahkan, mereka juga mengungkapkan akan malakukan hak interplasi kepada Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

Namun di sidang paripurna kemarin yang sempat diskors 45 menit untuk peremajan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), tak ada satu anggota dewan pun yang menyinggung terkait hak interplasi. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here