Sementara Mobil Dinas Boleh Dibawa Mudik, Pejabat Dilarang Terima Parsel di Atas Rp 1 Juta

95
Mohammad Idris

Sawangan | jurnaldepok.id
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah pusat terkait larangan mobil dinas yang dibawa mudik lebaran.

“Secara pribadi kami harus fatsun menunggu arahan dari pemerintah pusat. Biasanya arahan dari KPK, dari Kemendagri biasanya tidak ada, selama itu (kendaraan dinas,red) bisa dijaga,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Senin (18/04).

Pernyataan tersebut diungkapkan Idris usai menghadiri acara puncak hari jadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ke 14.

Idris menambahkan, jika kendaraan dinas dibawa mudik atau tidak, harus diperhitungkan kemaslahatan dan kemudhorotannya.

“Bahaya dan kemanfaatannya harus dilihat. Dulu pernah kasus kan, pulang kampung tanpa mobil dinas akhirnya mobilnya hilang karena tidak ada yang menjaga di rumahnya. Sementara tidak ada anggaran untuk menitipkan mobil dinas, itu harus pakai APBD dan belum dianggarkan,” paparnya.

Sampai saat ini, kata Idris, pihaknya belum menerima arahan dari pemerintah pusat.

“Selama belum ada arahan dari pemerintah pusat, maka nanti kami (wali kota,red) akan mengarahkan. Bisa dibawa mudik lebaran dengan ketentuan dan pembatasan tentunya,” katanya.

Tak hanya itu, jelang Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini, Idris pun secara tegas meminta pejabat di lingkup Pemerintah Kota Depok dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menerima bingkisan atau parsel lebaran dari seseorang.

“Aturan itu masih berlaku, itu kan aturan KPK juga. Yang tidak boleh itu nilainya di atas Rp 1 juta,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here