Utamakan Jalur Perdamaian, Layanan Restorative Justice Hadir di Kantor Balaikota

59
Wali Kota Depok bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok saat meresmikan layanan Rumah Restorative Justice

Margonda | jurnaldepok.id
Kejaksaan Negeri Depok menghentikan kasus penganiayaan oleh tersangka AG terhadap saudaranya sendiri.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok, Mia Banulita mengatakan, penghentian perkara ini karena tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memaafkan.

“Melakukan ekspose dan menyetujui delapan dari permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif,” ujar Mia saat peresmian Rumah Restorative Justice (RJ) Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok di lantai 1, Gedung Dibaleka II,Balai Kota Depok.

Alasan penghentian penuntutan, kata dia, berdasarkan keadilan restoratif antara lain karena para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum. Kemudian, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun dan telah dilaksanakan proses perdamaian, di mana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.

“Lalu, tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya,” paparnya.

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

“Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. Pertimbangan sosiologis, masyarakat merespons positif,”katanya.

Dia menambahkan, restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu wujud pembaruan dalam sistem hukum pidana. Sistem ini menitikberatkan pada perdamaian, serta pemulihan kerugian atau keadaan korban seperti semula, sekaligus memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris menambahkan, kehadiran Rumah RJ ini diharapkan dapat memenuhi asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

“Rumah RJ ada di nilai-nilai luhur bangsa sehingga dalam pelaksanaannya akan mudah beradaptasi dengan menerapkan living law (hukum yang hidup) dalam masyarakat,” tandasnya.

Diharapkan, segala permasalahan dapat diselesaikan dengan upaya-upaya perdamaian para pihak.

“Rumah RJ ini sebagai bukti, seorang jaksa juga manusia, dalam kerja-kerjanya tidak hanya berdasarkan hukum yang ditaati negara kita. Namun juga dengan hati nuraninya,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan, bergabungnya Rumah RJ pada loket pelayanan di lantai 1, Gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok, semakin melengkapi berbagai pelayanan kepada masyarakat. Melengkapi Kantor Jaksa Pengacara Negara dan Pos Pelayanan Hukum Terpadu yang sebelumnya sudah diresmikan.

“Saya pribadi atas nama pemerintah dan masyarakat Depok mengucapkan terima kasih atas terealisasinya layanan tersebut. Kami akan support secara moril dan materiil. Meski masih terbatas kita ada rencana membuat mall pelayanan publik yang kini tengah dalam pembahasan,” jelasnya.

Idris menambahkan, besar keinginannya ke depan agar dapat menyatukan semua pelayanan publik dalam satu tempat dalam bentuk mall pelayanan publik. Termasuk di dalamnya pelayanan pada instansi vertikal.

Kendati masih dalam tahap koordinasi, dirinya berharap semua pihak dapat membangun komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi. n Aji Hendro

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here