Fraksi PKS dan DPP DPRD Depok Sikapi Usulan 6 Raancangan Peraturan Daerah

27
Ketua DPRD saat menyerahkan draft 6 Raperda kepada Wakil Wali Kota Depok

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan (F-DPP) DPRD Depok menyampaikan pandangan umumnya terkait enam rancangan peraturan daerah Kota Depok.

Ketua Fraksi PKS, M Hafidz Nasir mengatakan, secara umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik 6 Raperda ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Walikota pada Rapat Paripurna sebelumnya, bahwa konsideran utama pengajuan 6 Raperda ini berkaitan dengan konsekuensi peraturan perundang-undangan di atas yang menuntut adanya penyesuaian dan atau mengamanatkan penjabaran lebih lanjut pada regulasi di tingkat perda.

“Hal ini tentunya merupakan keniscayaan dalam penataan regulasi daerah yang lebih sesuai tatanan hukum yang berlaku secara nasional. Di samping itu juga diperlukan regulasi lain terkait berbagai kebutuhan di daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan, enam raperda yakni Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah; Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok dalam bentuk barang kepada PT Tirta Asasta Depok; Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; Raperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi dan Raperda tentang Perlindungan Pohon, memiliki urgensi tersendiri.

“Seperti Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah
Fraksi PKS memandang bahwa raperda Perlindungan Pohon ini sebagai penegasan lebih lanjut terhadap perda Kota Hijau dan perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),” paparnya.

Senada dengan Fraksi PKS, Ketua Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan (DPP), Edi Sitorus mengungkapkan, ada tiga aspek dalam pengeloaan air bawah tanah yang tidak boleh dilupakan yaitu aspek pemanfaatan, aspek pelestarian dan aspek pengendalian.

“Keberadaan air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dapat menjamin kelestarian dan ketersediannya secara berkesinambungan. Pengelolaan air tanah perlu diarahkan pada keseimbangan antara konservasi dan pendaya-gunaan air tanah yang terintegrasi dalam kebijakan dan pola pengelolaan sumberdaya air,” tandasnya.

Dikatakannya, dalam konteks perusahaan yang memanfaatkan Air Tanah di Kota Depok, wajib memiliki perizinan yang di keluarkan oleh Pemertintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.

“Hal itu sebagaimana diatur dalam Perda Prov Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah. Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi serta mendukung adanya Raperda Kota Depok ini nantinya,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here