Margonda | jurnaldepok.id
Untuk melakukan percepatan pembangunan di masa transisi pandemic menjadi endemic Covid-19, Kementerian Dalam Nageri menginstruksikan Pemerintah Kota Depok untuk segera melakukan lelang dini pelaksanaan proyek pembangunan 2023.
“Untuk anggaran tahun 2023 sesungguhnya sejak bulan Juni dan Agustus 2022 ini sudah bisa dilakukan lelang dini apabila nanti KUA-PPAS nya sudah disepakati bersama,” ujar Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri saat memberikan keynote speech di acara Musrenbang Tingkat Kota Depok, Selasa (15/03).
Dari KUA-PPAS itulah, sambungnya, sampai pengumuman pemenang (lelang,red) dapat dilakukan pada tahun berjalan.
“Untuk tahun anggaran 2022 ini, yang belum dilakukan lelang bisa dilakukan percepatan-percepatan sehingga pelaksanaan kegiatan bisa lebih optimal,” paparnya.
Strategi lain untuk melakukan percepatan dikatakan Agus adalah, melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda admistrasi pertanggungjawaban.
“Lalu, membuat rencana kegiatan dan penjadwalan per triwulan secara konsisten. Serta yang terakhir penunjukkan pejabat pengelola keuangan daerah,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Depok, H TM Yusufsyah Putra mendukung penuh instruksi maupun arahan dari Kemendagri.
“Karena memang selama ini kami lihat hal itu dilakukan di waktu-waktu terakhir. Sehingga ada beberapa kegiatan yang terkena cut off. Kami ingin Pemkot Depok sudah membuat perencanaan di awal tahun untuk bisa direalisasikan, sehingga pelaksanaannya tidak buru-buru dan finishing nya juga bagus,” tandasnya.
Dikatakan Putra, Pemkot Depok sudah bisa memulai pengadaan di bulan ini karena hal itu diperbolehkan Kemendagri.
“Kalau 2022 kan sudah tinggal dilaksanakan, untuk 2023 saat ini masih Musrenbang RKPD yang harus disinkronisasi hasil Musrenbang kelurahan, kecamatan, forum OPD dan saat ini RKPD,” jelasnya.
Terkait pokok pikiran dari masing-masing anggota DPRD, Putra menyebut hal itu sudah diparipurnakan dan sudah diinput melalui SIPD.
“Kami yakin serapan anggaran akan maksimal tahun ini, jika ada kendala, di kami ada leading sector di alat kelengkapan sehingga pemkot dalam hal ini OPD bisa berdiskusi dengan alat kelengkapan dewan,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
