Anggota DPR Ungkap Macet di Jalur Puncak, Bukti Negara Tak Hadir di Masyarakat

130
Mulyadi

Margonda | jurnaldepok.id
Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi turut menyoroti peristiwa kemacetan yang terjadi di jalur puncak akhir pekan kemarin.

Ia mengungkapkan, lokasi kawasan Puncak tidak jauh dari Istana Presiden di Bogor jika dari arah Ciawi atau melintasi Istana Presiden di Cipanas jika dari arah Cianjur.

Namun pembangunan infarastuktur yang gencar di Indonesia, bahkan di daerah destinasi wisata super prioritas sekalipun, tapi tidak dirasakan oleh warga Kabupaten Bogor yang dekat dengan ibukota dan wisatawannya selalu membanjiri puncak bahkan saat pandemi seperti ini.

“Negara seperti gagap bahkan tidak hadir untuk mengatasi penderitaan jutaan anak bangsa yang hidup di wilayah tersebut dan wisatawan lokal yang ingin menikmati liburan murah. Kemacetan puncak bukan saja jadi penderitaan buat wisatawan, tapi juga puluhan tahun warga Ciawi, Megamendung dan Cisarua hidup di alam dingin tapi mengundang horor berkepanjangan,” ujar Mulyadi kepada Jurnal Depok, Kamis (03/03).

Bagaimana tidak, kata dia, mereka tersiksa dalam menjalankan aktifitas seperti bekerja, sekolah belum lagi yang sakit, bahkan ada yang sampai melahirkan di mobil karena terjebak macet.

Sebagai anggota DPR RI yang bermitra dengan Kemeterian PUPR dan Kementerian Perhubungan, dirinya sudah berulang kali menyampaikan di ruang rapat Komisi V dengan berbagai cara mulai dari lembut bahkan marah.

“Tapi tetap saja tidak ada solusi konkret, jawaban hanya retorika dan seremonial seperti pemadam kebakaran. Saya di dapil seperti badut, di akses warga Puncak tapi hanya seperti jadi penghibur sesaat, setelah itu tidak juga ada solusi,” paparnya yang berasal dari Dapil Jabar V Kabupaten Bogor.

Politisi Partai Gerindra itu, juga sering mengusulkan terkait solusi jangka Panjang seperti proyek Puncak dua dilaksanakan sebagai jalur lintasan dan Puncak eksisting sebagai jalur wisata.

“Untuk jangka menengah, ia juga mengusulkan agar APBN merivitalisasi jalur selatan dan utara di wilayah Puncak eksisting. Sementara jangka pendek, harus dibuat bundaran atau flyover /under pass di simpul kemacetan sepanjang jalur Puncak eksisting termasuk merelokasi bangunan yang ada di simpul kemacetan termasuk membuat jalur baru yang bisa memotong masuk ke arah Tol Bocimi,” katanya.

Namun begitu, ia berharap opsi opsi dua dan tiga agar dapat dilaksanakan berbarengan.

“Jika ini tidak juga di realisasikan, seperti yang pernah saya sampaikan di rapat Komisi V dengan Pak Menteri dan Pak Wamen PUPR bahwa saya akan audensi dengan Tuhan saja,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here