Tak Berlaku untuk Warga Sekitar, Penarikan Retribusi Parkir Pasar Kemirimuka Dievaluasi

99
Terlihat lengang area Pasar Kemirimuka

Margonda | jurnaldepok.id
Dinas Perhubungan Kota Depok akan melakukan evaluasi terkait penarikan retribusi parkir di Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji.

Sekretaris Dishub Kota Depok, Anton Tofani buka suara terkait penarikan retribusi tersebut. Anton memastikan warga di sekitar Pasar Kemiri tak akan kena retribusi parkir.

“Setelah dikomunikasikan dengan teman-teman di lingkungan situ, akhirnya tidak dipungut untuk yang warga, asal masyarakat menyampaikan informasi demikian, (maka) tidak dipungut,” ujar Anton, kemarin.

Lebih lanjut Anton mengatakan, penarikan retribusi parkir itu resmi dan sudah sesuai arahan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kami mulai melakukan kembali pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini kalau dari Dishub mulai melakukan pungutan parkir. Itu memang resmi dari kami,” paparnya.

Anton menegaskan, bahwa penarikan retribusi parkir tersebut adalah resmi dan tidak ada pungutan liar (pungli) ke masyarakat.

“Loh, yang menyerahkan pakai seragam, ngambilnya pakai karcis, kira-kira pungli bukan? bukan,” tutur Anton.

Dikatakan Anton, Dishub beserta Unit Pengelola Teknis (UPT) Pasar Kemiri Muka telah melakukan sosialisasi sebelumnya.

“Sebelum itu sempat ada kebersihan bersama, dua minggu atau seminggu sebelumnya gitu pernah dilakukan. Terus Dinas UPT Pasar kami di situ juga menginformasikan soal hal ini,” sambungnya.

Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan petugas berseragam Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok menarik retribusi kepada warga di Pasar Kemiri. Yang menjadi persoalan, petugas menarik retribusi kepada setiap pengendara yang melintas di jalan Pasar Kemiri.

“Masa dipatok rata semua suruh bayar,” ujar perekam dalam video viral.

Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kemirimuka, Yaya Barhaya menegaskan semestinya Pemkot Depok tidak boleh melakukan penarikan retribusi seperti kebersihan, keamanan, parkir dan retribusi lainnya.

“Seharusnya Pemkot Depok tidak boleh menarik retribusi sejak kasus Pasar Kemirimuka masih berperkara di Pengadilan Negeri bahkan Mahkamah Agung,” jelas Yaya.

Ia menilai, jika memang ada penarikan retribusi maka penarikan retribusi tersebut melanggar hukum dan bisa dicap dugaan pungli.

“Itu namanya dugaan pungli, melanggar hukum,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here