P2T Tol Cijago Dituding Abaikan Prosedur Dalam Pembebasan Lahan

203
Seeorang pemilik lahan saat mendatangi lokasi

Limo | jurnaldepok.id
Direktur Firma Hukum Abdi Nusantara, Yacob T. Saragih selaku Kuasa Hukum Suharlin Lilin Harlini dkk, pemilik lahan seluas 10.343 diwilayah RT 06/02, Kelurahan Limo.

Mereka menuding pihak pelaksana Pengadaan Tanah Tol (P2T) Cijago tidak melakukan proses pengadaan tanah sesuai prosedur, sehingga memicu terjadinya polemik dan membuka peluang bagi PT Artha Cahaya Persada (ACP) untuk mengklaim tanah milik warga sebagai bagian dari tanah milik PT ACP yang dibeli secara lelang dari PT Wisma Mas.

Demikian diungkapkan Yacob saat menghadiri undangan pihak pelaksana pengadaan tanah dalam agenda acara verifikasi / perbaikan atas bidang tanah yang dipersengketakan antara warga pemilik tanah dengan PT ACP, kemarin.

Dikatakan Yacob, biang keladi pemicu terjadinya konflik permasalahan atas tanah milik warga yang terkena tol Cijago bermula dari dikeluarkannya hasil pemuktahiran data yang dirilis oleh BPN terhadap lahan milik warga yang terkena tol.

“Dari awal proses pembebasan lahan, pihak pelaksana pengadaan lahan telah menetapkan harga tanah warga bahkan sebagian sudah ada yang dibayar tapi anehnya setelah dilakukan pemuktahiran data ternyata lahan milik warga yang belum dibayar dinyatakan masuk dalam peta bidang lahan milik PT ACP, itu makanya kami memastikan bahwa terbitnya hasil pemuktahiran data merupakan pemicu permasalahan tanah milik klien kami,” ungkap Yacob T. Saragih.

Sementara Suharlin Lilin Harlini salah satu pemilik tanah yang diklaim masuk dalam peta bidang PT ACP menuding adanya kong kalikong antara pegawai BPN dengan pihak PT ACP untuk merampas tanah milik warga.

“Tanah kami tidak bermasalah, dan dari awal kami tegaskan bahwa sebelum PT Wisma Mas pemilik asal lahan membuat peta bidang, kami telah terlebih dahulu membeli tanah dari masyarakat, jadi bagaimana bisa PT ACP yang membeli kertas lelang bisa memasukkan tanah kami dalam peta bidang PT ACP jika tidak ada kong kalikong dengan pegawai BPN,” tegas Lilin kepada Jurnal Depok, kemarin.

Dia menambahkan, undangan dari BPN selaku pihak pengadaan lahan tol Cijago dalam agenda verifikasi / perbaikan atas bidang tanah cuma merupakan akal akalan saja untuk mengulur ngulur waktu dengan harapan para pemilik tanah menjadi capek.

“Perlu diketahui, sampai kapanpun kami tidak akan pernah capek apalagi berhenti memperjuangkan hak kami, dan hari ini katanya mau mengukur dua bidang lahan yang belum diukur, padahal semua bidang lahan milik warga sudah beberapa kali diukur oleh BPN, terus kalau bukan akal akalan apa namanya,” tegas Lilin setengah berteriak.

Lilin juga mendesak pihak BPN untuk mengeluarkan hasil pengukuran yang telah beberapa kali dilakukan oleh BPN.

“Ngukur lagi ngukur lagi hasilnya tidak ada, mana coba tunjukkan kepada saya mana hasil ukur yang kemarin kemarin, tidak ada kan ? sekarang alasannya mau ngukur lagi,” tukas Lilin.

Saat dikonfirmasi Jurnal Depok terkait hal ini, Yudi salah satu pegawai BPN Kota Depok membantah jika kehadiran pegawai BPN Depok untuk melakukan pengukuran terhadap dua bidang tanah dari 9 bidang tanah milik empat orang warga.

Padahal dalam surat undangan yang ditujukan kepada pihak kuasa hukum warga dan PT ACP sangat jelas disebutkan bahwa agenda acara pertemuan dilokasi dalam kerangka verifikasi / perbaikan atas bidang tanah.

“Hari ini tidak ada pengukuran, tidak ada perbaikan atas bidang tanah, rencananya kami hanya ingin melakukan validasi hasil pengukuran sebelumnya,” kilah Yudi. n Asti Ediawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here