7 Fraksi di DPRD Sampaikan Hasil Reses, Usulan Pembangunan Infrastruktur Masih Mendominasi

34
Ketua fraksi Golkar, Hj Juanah Sarmili saat menyampaikan pandangan fraksi

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Tujuh fraksi di DPRD Depok menyampaikan laporan hasil reses masa sidang I tahun 2022. Dimana, masing-masing fraksi menyampaikan laporannya dalam rapat paripuurna.

Ketua Fraksi PKS DPRD Depok, Hafidz Nasir mengungkapkan, kegiatan reses adalah kegiatan Anggota DPRD di luar Masa Sidang untuk turun ke daerah pemilihannya dan berkomunikasi secara langsung dengan warga masyarakat guna menyerap aspirasi.

“Pada kegiatan reses DPRD Depok bulan Januari 2022 ini, seluruh Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah mengadakan kegiatan temu masyarakat di Dapil (Daerah Pemilihan) masing- masing, dengan memperhatikan protokol Kesehatan,” ujarnya, kemarin.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup masih menjadi aspirasi dan perhatian warga Depok.

“Untuk itu kami meminta agar program perbaikan jalan, normalisasi saluran air, turap kali dan setu, serta pemeliharaan jalan-jalan lingkungan yang rusak, tetap dilanjutkan. Penanganan potensi banjir dan genangan air mulai dari penanganan sampah di TPS liar dan sampah di aliran sungai, termasuk pembuatan sumur resapan yang menampung air tanah untuk kebutuhan jangka panjang, sesuai dengan Perda Kota Hijau,” paparnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, H Mohamad HB mengungkapkan, reses juga berguna untuk mengawal program pemerintah daerah di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing serta mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Bahwa kami dari Fraksi Gerindra akan selalu mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat tanpa mengenal lelah, seperti yang di sampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto ‘Dalam berjuang jangan cepat menyerah, janganlah cepat lelah, dan jangan merasa kalah, kesabaran harus menjadi sebuah cara perjuangan untuk terus konsisten dan agar perjuangan dapat terus tetap dipertahankan’,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ikravany Hilman mengungkapkan, kegiatan reses bertujuan untuk mendengar langsung/menyerap aspirasi dari masyarakat tentang apa yang menjadi persoalan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat di tengah wabah Pandemi Covid-19 sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran Anggota DPRD Kota Depok kepada konsituennya serta masyarakat Kota Depok umumnya.

“Kami menilai Pemerintah Kota Depok harus segera memperbaiki data warga miskinnya. Baik yang menerima PKH, penerima bantuan non tunai dan warga miskin yang belum menerima bantuan apa-apa, karena terbukti dilapangan banyak yang tampak seperti salah sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Termasuk masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan KIS dan KIP tetap sulit mendapatkannya,” ungkapnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Depok, Hj Juanah Sarmili mengatakan, pihaknya telah menghimpun semua hasil reses anggota nya secara umum per daerah pemilihan seperti terkait bidang pembangunan, pemerintahan, kesehatan, pendidikan makupun perekonomian.

“Usulan pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing Dapil masih menjadi atensi atau
permintaan utama oleh warga masyarakat baik drainase, betonisasi, pengaspalan serta paving block yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat dalam pembangunan wilayahnya serta urgensi pelebaran Jalan Raya Muchtar Sawangan agar bisa mengurai kemacetan yang semakin parah agar Pemerintah Kota bisa segera ajukan ke Pemerintah Pusat terkait usulan tersebut,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, Edi Sitorus mengungkapkan, terkait bidang kesehatan, maksimalisasi Pemerintah Kota Depok dalam bentuk pelayanan kesehatan terbilang cukup baik, salah satuiIndikatornya adalah optimalisasi pelayanan kesehatan di beberapa Puskesmas maupun RSUD wilayah Kota Depok.

“Dalam bidang pendidikan, pengadaan lahan fasilitas pendidikan (gedung sekolah baru), tetap menjadi prioritas sebagai upaya mengurangi polemik penerimaan peserta didik baru tiap tahunnya di Kota Depok,” katanya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Depok, H Igun Sumarno mengungkapkan, dibidang perekonomian banyak masyarakat menginginkan dipermudah dalam bantuan UMKM.

“Mereka ingin di permudah untuk mendapatkan dana bantuan UMKM, yang selama ini masih sangat minim. Mereka minta agar Anggota DPRD bisa memfasilitasi untuk kader kader sebagai pelaku UMKM mengingat bahwa UMKM sebagai senjata untuk penguatan dan penyangga ekonomi keluarga apalagi masih dalam masa pandemi COVID 19,” tukasnya.

Terakhir, Ketua Fraksi PKB-PSI DPRD Depok, Tati Rachmawati mengungkapkan, laporan hasil reses ini sangat penting untuk memastikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai kegiatan dapat terakomodir.

Berkenaan dengan bidang sosial dan kesejahteraan sosial, Fraksi PKB & PSI mempertanyakan landasan hukum dan proses implementasi program KDS (Kartu Depok Sejahtera), apa manfaat dan tujuan program KDS ini, golongan masyarakat seperti bagaimana yang berhak mendapatkan benefit dari program KDS ini?.

“Kami mendorong supaya program KDS ini dievaluasi kembali aspek manfaat dan keadilannya bagi sasaran masyarakat Kota Depok, sehingga tidak menimbulkan polemik ditengah masyarakat,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here