Gegara Didzolimi Terkait JHT, Puluhan Ribu Buruh Asal Depok Bakal Geruduk Kemenaker

55
ilustrasi-antara

Margonda | jurnaldepok.id
Buruh atau pekerja di Kota Depok menolak adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Salah satu aktivis buruh di Kota Depok, Sholeh kepada wartawan mengatakan, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 itu dinilai sangat merugikan para buruh.

“Terutam dalam klausul pencairan dana JHT usia 56 tahun,” ujarnya, kemarin.

Pihaknya juga mendesak agar pemerintah kembali menerapkan pencairan JHT yang lama, yakni berpatokan pada Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Hal ini lantaran JHT adalah pegangan bagi para buruh bila kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebanyak 342.140 orang telah menandatangani petisi yang meminta pembatalan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permanker) Nomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua atau JHT.

Dalam petisi tersebut, dijelaskan bahwa Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menetapkan aturan terkait pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT hanya bisa dicairkan pada usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun.

“Apabila memang tidak didengar, ya kami terpaksa akan turun ke jalan, puluhan ribu buruh di depan Kementerian Ketenagakerjaan dan serampak di Indonesia, kami akan melakukan aksi unjuk rasa,”katanya.

Sementara itu Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Depok, Wido Pratikno menambahkan, pemerintah harus segera membatalkan Permanker No 2 Tahun 2022 tentang pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek.

“JHT merupakan harapan satu-satunya karyawan ketika kehilangan pekerjaan, terlebih gelombang PHK seperti saat ini terjadi secara besar-besaran. Kami akan terus gaungkan petisi ini, bagaimana buruh pekerja bisa sadar tentang bagaimana masa depan dia terhalangi karena negara enggak memberikan jaminan pekerjaan,” tandasnya.

Jika petisi tersebut nantinya tak digubris pemerintah atau tak membuat kebijakan dibatalkan, para buruh dari berbagai macam latar belakang dan organisasi akan melakukan aksi turun ke jalan.

“Dengan aturan baru itu, bagi buruh yang di PHK atau mengundurkan diri, baru bisa mengambil dana JHT saat usia pensiun. Jadi, kalau buruh/pekerja di-PHK saat berumur 30 tahun maka dia baru bisa ambil dana JHT nya di usia 56 tahun atau 26 tahun setelah di-PHK,”katanya.

Padahal, kata dia, pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah terkena PHK.

“Di aturan sebelumnya pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan JHT setelah satu bulan resmi tidak bekerja dari perusahannya.

Karenanya ia mengajak suarakan bersama-sama untuk tolak dan #BatalkanPermenakerNomor 2/2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT.

“Kalau tidak dibatalkan, kami akan unjuk rasa besar-besaran baik buruh serikat maupun yang di luar serikat pekerja. Untuk di wilayah Jabodetabek akan aksi di kantor Kemenaker, sementara di luar Jabodetabek aksi di kantor BPJS di kota masing-masing,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here