Digulirkan November Lalu, Alhamdulillah…Kota Depok Kini Punya Perda Pesantren

248
Ketua Pansus 4 DPRD Depok, Hj Qonita Lutfiyah saat membacakan hasil pansus dalam rapat paripurna

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pemberdayaan Pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok.

Hal itu terungkap pada Rapat Paripurna DPRD Depok yang digelar, Jumat (11/02) kemarin. Dimana, Pansus 4 yang diketuai oleh Hj Qonita Lutfiyah telah rempung dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pembahasan tersebut.

“Pansus 4 (empat) antara lain memiliki tugas membantu Pimpinan DPRD Kota Depok dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pemberdayaan Pesantren,” ujar Qonita dalam sambutannya saat paripurna.

Selanjutnya, kata dia, laporan ini merupakan bagian dari bentuk pertanggung jawaban Pansus 4 (empat) terhadap hasil pelaksanaan pembahasan Raperda yang telah dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 92 ayat (6) Peraturan DPRD Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Depok.

Dikatakannya, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pansus 4 (empat) telah melakukan serangkaian kegiatan dalam mengkaji, meneliti dan menggali informasi baik dari aspek filosofis, yuridis maupun sosiologis dalam rangka memperkaya kedalaman materi Raperda.

Adapun beberapa rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pembahasan awal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya, studi komparasi dilakukan terhadap wilayah yang telah memiliki peraturan daerah serupa, kegiatan dengar pendapat dengan menghadirkan stake holder terkait guna menggali aspek muatan lokal yang akan diangkat dalam raperda ini.

“Kami juga melakukan kegiatan konsultasi dan koordinasi yang dilakukan ke Biro Hukum Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Agama Republik Indonesia, pembahasan akhir, dan ditutup dengan kegiatan pembahasan hasil fasilitasi provinsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pemberdayaan Pesantren,” paparnya.

Atas dasar itu, Pansus 4 menghasilkan poin-poin diantaranya dilatarbelakangi bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan di Kota Depok; bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan fasilitasi, bantuan pembiayaan serta dukungan dalam pelaksanaan fungsi dakwah pesantren serta dukungan fasilitasi pesantren dalam fungsi pemberdayaan pesantren; bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren.

“Adapun hasil pembahasan disepakati untuk dilakukan perubahan judul Raperda dari ‘Pemberdayaan Pesantren’ menjadi ‘fasilitasi penyelenggaraan pesantren,” jelasnya.

Kemudian, sambungnya, disepakati pula untuk dilakukan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan terhadap konsiderans, penggunaan nomenklatur dan materi muatan dalam Raperda ini sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsijawa Barat Nomor 68/HK.02.01/Hukum perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

“Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Pansus 4 (empat) telah menyepakati Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren untuk diproses lebih lanjut,” ungkapnya.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Depok, H TM Yusufsyah Putra dan Wakil Ketua DPRD Depok, H Tajudi Tabri juga dirangkai dengan penyampaian hasil reses para Anggota DPRD Depok masa sidang pertama tahun 2022.

Berikut Susunan Pansus 4 Yang Membahas Raperda Pesantren

1. H. Tajudin Tabri, SH-Pendamping
2. Hj. Qonita Lutfiyah, SE.MM-Ketua
3. Abdul Hamid, S.Ag-Wakil Ketua
4. M. Supariyono, AMd,Ak-Anggota
5. Khairulloh-Anggota
6. Habib Syarif Gasim H.A.Attas-Anggota
7. Hj. Rezky M.Noor-Anggota
8. H. Afrizal A Lana-Anggota
9. Turiman, SE-Anggota
10. Rudi Kurniawan-Anggota
11. Mad Arif-Anggota
12. Hermanto, SE-Anggota
13. Supriatni, S.Ag.MM-Anggota
14. H. Nurhasim, S.Ip-Anggota
15. Hj Endah Winarti, SH-Anggota
16 Azhari, S.Ag-Anggota

n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here