Sempat Cekcok Dengan Anggota DPRD, FUBD Tolak Vaksin Anak Usia Sekolah

182
Massa dari FUBD saat beraudiensi dengan Anggota DPRD Depok

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Massa yang mengatasnamakan Forum Umat Bersatu Depok (FUBD) mendatangi gedung DPRD Depok. Kedatangan mereka untuk berdialog dengan anggota DPRD Kota Depok terkait penolakan kewajiban vaksin pada anak anak atau siswa usia sekolah.

Sempat terjadi adu mulut antara massa saat hendak masuk ke gedung DPRD Kota Depok. Peristiwa cek cok antara perwakilan FUBD dengan anggota DPRD itu bermula ketika mereka merasa dibatasi saat hendak menyampaikan aspirasinya di dalam ruang rapat dewan.

“Kenapa kami tidak bisa menyampaikan aspirasi di dalam. Kami enggak bawa semuanya, ini hanya mewakili saja, tolong diterima gitu loh,” teriak Ketua FUBD, Habib Abdul Aziz, kemarin.

“Enggak apa-apa, yang mau demo silahkan demo,” jawab seorang anggota dewan.

“Ente jangan nantangin ana demo. Ana demo nih, ana tidurin nih DPRD nih. Ente jangan nantangin kita orang. Ente orang enggak akan duduk disini kalau enggak ada kita-kita orang. Kita pakai adab, tolong beradab juga dong. Bukan nantang-nantangin ini ya. Waduh mentang-mentang banyak suara nantang-nantangin,” kata Aziz lagi.

Ketegangan antara perwakilan FUBD dan anggota dewan tersebut reda setelah salah seorang anggota DPRD Depok mengizinkan perwakilan massa peserta aksi melakukan audiensi di dalam ruang rapat.

Azis mengatakan, kehadirannya bersama rekan-rekannya untuk beraudiensi dengan anggota DPRD terkait adanya pemaksaan wajib vaksin bagi anak-anak atau siswa di sekolah.

“Kami mau beraudensi dengan anggota dewan, kami bukan nolak vaksin tapi mau memberikan keterangan kepada anggota dewan terkait pelaksanaan vaksin,” jelasnya.

Pihaknya menolak kewajiban pemberian vaksin pada anak karena beberapa hal.

“Karena banyak kejanggalan, dan kami memiliki bukti-bukti dan alasan kuat untuk menyatakan bahwa alasan anak-anak divaksin tidak memiliki dasar,” katanya.

Dia menilai, pemberian vaksin pada anak-anak hukumnya tidak wajib, namun di lapangan ada dugaan pemaksaan atau intervensi kepada anak-anak agar dilakukan vaksin.

“Hukumnya mubah itu, bukan jadi kewajiban di setiap sekolah. Jadi yang mau vaksin silahkan, tapi yang tidak mau jangan ada pemaksaan. Di beberapa sekolah, yang tidak mau divaksin ada yang dikeluarkan dan lain sebagainya. Jadi kami meminta agar tidak ada tuntutan dan kewajiban. Akan tetapi kami FUBD mendukung atas vaksin tersebut, tapi tidak untuk anak-anak,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supriatni mengucapka terima kasih atas saran atau aspirasi yang sudah disampaikan oleh FUBD. Saran tersebut akan disampikan ke pimpinan, lembaga lainnya dan Kementrian Kesehatan terkait pelaksanaan vaksin bagi siswa di sekolah.

“Secepatnya kami bicarakan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Depok,” janjinya didampingi Anggota Komisi D DPRD Depok, Rezky M Noor. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here