DPR Kunjungi Kota Depok, Wakil Wali Kota Usulkan Agar PTM Diterapkan 50%

122
Wakil Wali Kota Depok (kanan) saat menyerahkan cinderamata kepada Anggota DPR RI

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok mengusulkan agar pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM) Terbatas 100 persen. Demikian dikatakan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono saat mndampingi kunjungan Komisi X DPR RI di SMPN 1 Depok.

Dia mengatakan, pihaknya atas nama Pemerintah Kota Depok menyambut baik atas kedatangan Komisi X untuk melihat para siswa SMPN 1 Depok di tengah masa pandemi Covid-19 dengan protokol kesehatan.

Dia berpesan, untuk para siswa juga diwajibkan membawa makanan dari rumah dan membawa hand sanitizer serta masker wajib dipakai selama di dalam proses belajar di kelas hingga pulang sekolah.

“Pemerintah Kota Depok mengusulkan agar pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan PTMT 100 persen. Hal ini seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir,” ujarnya.

Imam menuturkan, kondisi kasus Covid-19 kian meningkat di Kota Depok, bahkan menembus lebih dari 400 kasus setiap harinya. Oleh sebab itu, pihaknya mengusulkan agar PTMT 100 persen diubah menjadi 50 persen.

“Maka, kami minta evaluasi PTMT supaya kembali ke 50 persen untuk mengurangi dan menekan penularan Covid-19 di Kota Depok,” tuturnya.

Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021 dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Kota Depok menerapkan PTM Terbatas 100 persen.

Pasalnya, saat ini Kota Sejuta Maulid tersebut, masuk Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 sampai 31 Januari 2022.

Dikatakannya, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok, saat ini tercatat 18 sekolah menghentikan proses PTMT 100 persen karena ditemukan guru dan siswa yang terpapar Covid-19.

“Hingga saat ini sudah ada 197 kasus dari klaster PTMT. Selama pusat masih membolehkan PTMT 100 persen kami laksanakan, tapi kalau pusat meminta untuk 50 persen kami akan kembali mengikuti,” jelasnya

Sementara Wakil Komisi X DPR R,I Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas harus dijaga adalah kebersihannya. Akan tetapi harus ada sarana dan prasarana untuk penunjang protokol kesehatan.

“Mereka kelihatannya sangat senang sekali bisa belajar tatap muka, bisa bertemu dengan teman-teman sekelasnya yang selama ini belajar dari rumah susah untuk menerima pelajarannya. Beda kalau belajar tatap muka langsung, jika tidak mengerti langsung kita bertanya kepada gurunya,” ungkapnya.

Agustina menyebut, pihaknya akan menyampaikan usulan Pemkot Depok ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim. Sebab, dirinya melihat secara langsung adanya peningkatan kasus Covid-19 selama PTMT berlangsung.

“Kami akan bersurat ke Kemendikbud nantinya rembukan membahas SKB 4 Menteri mengajak 3 menteri lainnya,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here