Cegah Pungli PTSL dan Praktik Mafia Tanah, Kejaksaan Negeri Depok Turun Tangan

282
Kasubsi Seksi Intelijen Kejari Depok, Alfa Dera saat melakukan penyuluhan hukum

Laporan: Aji Hendro
Kejaksaan Negeri Kota Depok, turun langsung memberikan edukasi hukum, dalam kegiatan penyuluhan PTSL 2022, di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Kasubsi Seksi Intelijen Kejari Depok, Alfa Dera mengatakan kedatangan Kejaksaan Depok dalam rangka melakukan penyuluhan dan upaya pencegahan.

“Kami sebagai salah satu nara sumber dari Kejaksaan, pada penyuluhan PTLS 2022 merupakan bagian dari sinergi pemberantasan mafia tanah dengan BPN Depok. Melalui kegiatan penyuluhan hukum PTSL ini kami melakukan upaya-upaya pencegahan akan potensi-potensi permasalah pertanahan,” ujarnya, kemarin.

Dera berharap, dengan penyuluhan hukum ini, pada prosesnya para penyelenggara PTSL tidak tersangkut pelanggaran hukum serta tidak terjadi terkait dengan potensi-potensi perbuatan yang merugikan keuangan negara.

“Jadi yang di stressing hari ini kami melakukan edukasi upaya pencegahan, jangan sampai terjadi para RT, RW memberikan dokumen-dokumen yang tidak sesuai ketentuan dalam penerbitan PTSL yang di proses oleh BPN Depok. Hindari pungli kepada masyarakat, saat pengurusan PTSL,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, Kejaksaan juga menyampaikan terkait modus operandi mafia tanah.

“Kejaksaan saat ini mempunyai satgas mafia tanah yang akan melakukan pencegahan dan penindakan terkait dengan kasus-kasus tanah di Kota Depok. Masyarakat bisa datang ke Balai Kota Depok untuk berkonsultasi mengenai pertanahan,”katanya.

Sementara itu Lurah Cilangkap, Teguh Santoso menyebutkan untuk Kelurahan Cilangkap ada sebanyak 1.300 bidang PTSL dari BPN Depok tahun 2022.

“Penyuluhan hukum dari Kejari Depok bertujuan untuk membekali petugas PTSL RT dan RW agar melaksanakan pelayanan PTSL kepada masyarakat dengan cepat dan sebaik mungkin. Jadi 1.300 bidang PTSL 2022 ini tersebar di 18 RW se Cilangkap,” tandasnya.

Kemudian, kata dia, RT, RW bisa memungut biaya PTSL dari masyarakat sesuai yang telah ditetapkan di SKB 3 Menteri untuk wilayah Jawa-Bali yaitu sebesar Rp 150 ribu per bidang.

“Apabila nanti pada praktiknya petugas PTSL RT, RW memungut biaya PTSL diluar Rp 150 ribu, maka akan menjadi tanggungjawab pribadi oknum tersebut,” pungkasnya. n

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here