Pokir RTLH Menghilang di Musrenbang Beji, Anggota DPRD Fraksi Gerindra Marah-marah

179
Lurah Beji saat memberikan sambutan dalam acara Musrenbang

Beji | jurnaldepok.id
Masyarakat di Kecamatan Beji memprotes perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Depok yang diteruskan ke Propinsi Jawa Barat.

Hal itu diungkapkan Tatang, salah satu pengusul renovasi RTLH dari Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, saat kegiatan Musrenbang.

“Kami ajukan perbaikan RTLH melalui pokok pikiran anggota dewan, namun tidak dapat. Padalah prosedurnya sudah tepat dan benar,” ujarnya, kemarin.

Saat dilakukan pengecekan, informasi yang didapat usulan RTLH melalui pokir anggota dewan malah diteruskan ke Provinsi Jawa Barat.

“Baru tahun ini usulan RTLH kami diteruskan ke Provinsi Jawa Barat, padahal usulan kami ke Pemkot Depok. Kami menduga ada kesalahan operator saat menginput data usulan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD dari Partai Gerindra, Rezky M Noor menyampaikan unek-uneknya soal Pokok Pikiran (Pokir) agar diperjuangkan dalam pembahasan RAPBD.

“Sekarang saya menanyakan kepada Bappeda mengenai Pokir untuk RTLH. Saya melihatnya kenapa kok dipersulit. Mengajukan 34 warganya untuk RTLH, kenapa diakomodir cuma tiga rumah?,” kata Rezky.

Padahal, kata dia, semua sudah sesuai aturan yang diminta.

“Seperti syarat-syaratnya lengkap, kenapa cuma tiga yang diakomodir, nyangkut ke mana lagi sisanya. Mohon Bappeda jelaskan kenapa, para Ketua RT/RW yang mengajukan ini ada orang-orangnya, biar saya tidak disalahkan karena saya sudah ajukan melalui pokir saya. Rumahnya mau ambruk. saya mohon kepada pejabat yang berwenang tolong dibantu warga saya, khususnya Beji, mumpung lagi di Musrenbang,” tegasnya.

Rezky berharap, mudah-mudahan ke depannya permasalahan ini cepat selesai.

“Cukup sampai di sini saja,” harapnya.

Dikatakannya, setiap kegiatan Musrenbang dirinya selalu hadir. Bahkan setiap usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat tidak diakomodir di Musrenbang, maka melalui pokir dewan diberikan.

Lurah Beji, Raden Agus Mohammad mengatakan, Musrembang kali ini LPM diwajibkan mengusulkan dan harus mencatat yang benar-benar urgent.

“Artinya, demi kepentingan warga jangan sampai ada warga tidak kebagian untuk membangun di wilayahnya. Masyarakat yang mengusulkan melalui RW-nya dibantu RT guna mengakuratkan data wilayah mana saja yang dapat bantuan,” kata Agus.

Ketua LPM Beji, Dahlan Iskandar mengatakan, untuk daerah Beji dalam Musrembang akan membuat sebanyak mungkin lubang resapan (biopori) untuk daerah yang tergenang air jika hujan dan akan membuat 30 septic tank dan RTLH.

“Semua proposal sudah dipelajari. Jika tidak ada, kemungkinan tahun berikutnya akan diajukan untuk wilayahnya,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here