Cegah Penyelewengan Anggaran, Kejari dan Pemkot Depok Dirikan Kantor Pengacara Negara

15
Wali Kota Depok saat menandatangani prasasti didirikannya Kantor Jaksa Negara di Balaikota Depok

Margonda | jurnaldepok.id
Kepala Kejaksaan (Kajati) Tinggi Jawa Barat, Asep Nana Mulyana dan Wali Kota Depok, Mohammad Idris meresmikan Kantor Pengacara Negara dan Posko Pelayanan Hukum Terpadu yang berada di pusat Pemerintah Kota Depok.

Kantor Layanan Hukum Terpadu Kejari Depok di Gedung Dibaleka ini buka dari hari Senin-Jumat dari pukul 08.00-15.00 mengikuti jam kerja di lingkungan Pemkot Depok.

Kajati Jabar mengapresiasi dengan adanya inovasi Kantor Pengacara Negara dan Posko Pelayanan Hukum Terpadu.

“Semoga dengan inovasi ini sebagai upaya mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021,” ujarnya, Selasa (18/01).

Di lokasi sama, Kejari Depok, Sri Kuncoro menyampaikan posko ini merupakan bentuk inovasi dalam peningkatan pelayanan.

“Karena selaku penegak hukum yang mempunyai tugas utama, Jaksa juga punya kewenangan lainnya salah satunya menciptakan kondisi yang mendukung program pembangunan,” tandasnya.

Kuncoro menuturkan, posko ini diharapkan mendukung dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan khususnya pemulihan pandemi Covid-19.

“Dengan adanya posko di balaikota sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terutama untuk lebih mendekatkan Kejaksaan kepada seluruh pihak yang membutuhkan pelayanan dibidang hukum,” katanya.

Kuncoro menambahkan, pihaknya sengaja menempatkan posko pelayanan terpadu di balai Kota Depok dengan tujuan seluruh rekan-rekan organisasi yang ada di Pemkot Depok maupun masyarakat umum yang memerlukan peran jaksa tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor Kejari Depok, tetapi dapat dilayani di balaikota.

Dia menambahkan, seiap hari terdapat empat jaksa piket dari Seksi Intelejen, Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum) dan Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

“Mereka siap melayani konsultasi seputar hukum. Ini merupakan program dari Kejari Depok untuk meningkatkan pemulihan ekonomi pascapandemi. Siapapun bisa datang untuk berkonsultasi baik masyarakat umum, pengurus RT/RW maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Datang saja, kami melayani konsultasi segala jenis permasalahan seputar hukum,” tukasnya.

Dikatakannya, dengan cara peningkatan pemahaman hukum baik di tingkat masyarakat maupun di ASN, penyalahgunaan anggaran bisa terkikis.

“Kejari Depok seperti menjadi program Kajari pada tahun 2022 ini memprioritaskan pencegahan penyalahgunaan anggaran guna memulihkan ekonomi Kota Depok,”katanya.

Meski memprioritaskan pencegahan, penindakan pun tetap akan dilakukan terutama pada pihak-pihak yang dengan nekad sengaja melakukan penyalahgunaan anggaran.

Sementara itu Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyambut baik adanya Kantor Pengacara Negara dan Posko Pelayanan Hukum Terpadu yang berada di pusat Pemerintah Kota Depok.

“Kami imbau para ASN dan warga Kota Depok bisa memanfaatkan pos pelayanan ini,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here